Mula Harahap

Oleh: Mula Harahap

Saya tidak tahu sampai dimana batas wilayah dari apa yang akan dinamai Propinsi Tapanuli itu. Mungkin para “tokoh” pengagasnya berangan-angan bahwa batas wilayah tersebut masih sama dengan Keresidenan Tapanuli bentukan Pemerintah Hindia Belanda dahulu. Tapi saya sangsi kalau angan-angan tersebut akan bisa tercapai.

Pada jaman penjajahan Belanda dahulu distrik Mandailing–yang mayoritas penduduknya beragama Islam–sebenarnya sudah enggan untuk bergabung dalam sebuah keresidenan yang bernama Keresidenan Batak, bersama saudara-saudaranya dari sub-etnis dan agama yang berbeda. Bahkan–karena alasan agama–mereka enggan disebut sub-etnis Batak, walau pun secara antropologi “traits”-nya memang demikian. Mereka lebih suka bergabung dalam Keresidenan Padang. Akhirnya, untuk melunakkan hati dan mengajak mereka agar mau bergabung, dipilihlah nama Tapanuli–yang berasal dari kata Tapian Na Uli–yaitu nama sebuah teluk di pantai Sibolga sebagai kompromi.

Pemerintah Belanda memang masih punya “otot” untuk memaksa sebuah distrik bergabung ke dalam sebuah keresidenan seperti yang diuraikan di atas. Tapi di era demokratisasi dan desentralisasi ini, saya tidak tahu siapa lagi yang masih punya “otot”. Karena itu–saya
membayangkan–untuk mewujudkan cita-cita sebuah propinsi yang bernama Tapanuli terpaksa harus dilakukan rembug dan tawar-menawar yang meletihkan. (Syukur-syukur tidak terjadi konflik fisik antar etnis).

Jangan pula kita lupa bahwa saat ini kita hidup di sebuah era yang semakin kental diwarnai oleh sentimen agama dan etnis. Saya pikir Kabupaten Mandailing-Natal tak akan mau bergabung dalam propinsi tersebut. Karena alasan agama atau etnis, besar kemungkinan
kabupaten/kotamadya berikut ini pun tak akan mau bergabung: Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kotamadya Padang Sidempuan.

Ada pun Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun dan Kotamadya Pematang Siantar; sejak dahulu memang berada dalam Keresidenan Sumatera Timur. (Dan beberapa waktu yang lalu–kalau saya tak salah–”tokoh- tokoh” dari Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat sudah menyatakan diri pula untuk bergabung dalam gerakan yang mengangan-angankan Propinsi Sumatera Timur).

Jadi akan tersisalah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kotamadya Sibolga–yang dihuni oleh mayoritas penduduk dari sub-etnis Batak Toba yang beragama Kristen–untuk
bergabung dalam Propinsi Tapanuli.

Lalu akan timbul pertanyaan: Apakah ada gunanya propinsi yang seperti itu? Wilayahnya tidak luas-luas amat, populasinya sangat homogen, dan relatif tidak memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terlalu besar.

Kalau karena statusnya setelah menjadi sebuah propinsi ia bisa mendapat total anggaran yang jauh lebih besar daripada total anggaran setiap kabupaten/kotmadya yang bergabung ke dalamnya (dan karenanya anggaran yang bisa dipergunakan untuk pembangunan/kesejahteraan rakyat menjadi lebih besar pula), maka saya sangsi kalau anggaran tersebut bisa mencapai tujuannya. Anggaran itu pasti akan habis hanya untuk membiayai aparatur propinsi yang baru tersebut.

Memang, oleh politik dagang sapi dan akal-akalan di tingkat pusat (bukan karena proses demokrasi yang mencerminkan aspirasi rakyat di tingkat akar-rumput) boleh-boleh saja Propinsi Tapanuli itu memiliki batas wilayah yang hampir sama seperti pada masa penjajahan
Belanda dahulu. Tapi peryalah, bahwa pemekaran yang “dipaksakan” akan menimbulkan banyak persoalan di kemudian hari. Propinsi ini hanya akan diwarnai oleh kericuhan agama dan etnis, seperti yang kini terjadi di Propinsi Sulawesi Barat.

Karena itu, kalau saya boleh menganjurkan, lupakan sajalah mimpi tentang Propinsi Tapanuli (dan Propinsi Sumatera Timur) itu. Satu propinsi yang bernama Sumatera Utara, yang dihuni oleh berbagai agama, etnis dan sub-etnis adalah sebuah kekuatan yang dinamis dan
progresif dalam upaya mensejahterakan rakyat. (Tentu saja kalau kita tahu mengelolanya dengan baik).

Kepada para “tokoh” (terutama mereka yang sudah pensiun dan sudah menikmati buah kekuasaan semasa Pemerintahan Rezim Suharto, Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati), tapi masih saja terus ingin “bermain” dalam isyu pemekaran Propinsi Tapanuli dan Propinsi Sumatera Timur, saya ingin mengatakan: “Sudahlah, Bapak. Istirahatlah. Pergilah bermain-main dengan cucu. Dan lakukanlah hal yang baik-baik saja bagi Sumatera Utara khususnya, dan Tapanuli umumnya….”

Peningkatan kesejahteraan rakyat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan para bupati dan anggota DPRD di setiap kabupaten/kotamadya dalam mengelola wilayahnya. Peningkatan kesejahteraan rakyat bukan ditentukan oleh pemekaran propinsi[.]