Tentang Konflik

Oleh: Mula Harahap

I.
Dalam mensikapi berbagai tindak kekerasan (pembunuhan, penganiayaan, perkelahian antar kelompok dan pengrusakan harta-benda) yang melibatkan simbol dan sentimen keagamaan, sebagaimana yang marak terjadi akhir-akhir ini, banyak pemimpin dan tokoh masyarakat yang enggan untuk mengatakan tindak kekerasan tersebut sebagai konflik agama.

Kita tentu masih ingat, ketika pada tahun 1998 terjadi peristiwa kerusuhan di daerah Ketapang–Jakarta Pusat (yang dipicu oleh desas-desus adanya musholla yang dirusak oleh sekelompok pemuda asal Maluku yang beragama Kristen, kemudian berkembang kepada terbunuhnya beberapa dari pemuda tersebut dan rusaknya beberapa gereja) maka banyak pemimpin yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut bukan konflik agama. Begitu juga, ketika beberapa masjid dan rumah kaum Muslim dirusak di Kupang (sebagai reperkusi dari Peristiwa Ketapang) kembali banyak orang mengatakan bahwa peristiwa tersebut bukan konflik agama. Bahkan pada awal meletusnya kerusuhan di Ambon, atau pada peristiwa pengeboman beberapa gereja di seluruh Indonesia pada bulan Desember 2000, atau bahkan pada peristiwa pengeboman kafe di Kuta—Bali pada tahun 2003, masih ada saja orang yang “tega” mengatakan bahwa peristiwa tersebut bukan konflik agama.

Para pemimpin dan tokoh masyarakat itu mungkin bermaksud baik. Mereka tidak ingin kalau peristiwa tersebut memancing emosi dan sentimen yang lebih luas, sehingga mengobarkan kerusuhan yang lebih besar. Atau sama seperti kita, para pemimpin itu mungkin sukar untuk mempercayai bahwa agama (agama apa pun), yang sarat dengan ajaran kasih dan damai itu, bisaberkonflik. Tapi kita jangan lupa bahwa ajaran agama yang luhur itu bukan diturunkan Tuhan di ruang hampa. Ia diturunkan di tengah-tengah manusia. Selama agama tetap tinggal sebagai teks dan teronggok di rak buku, memang tidak akan pernah ada konflik agama. Tapi
begitu agama dijalankan oleh manusia (yang dengan berbagai keterbatasan dan kelemahannya, bebas untuk menafsirkan, menerima, menolak, menerapkan, bahkan memanipulasi agama untuk berbagai kepentingan) maka mulailah timbul konflik.

Setiap tindak kekerasan yang melibatkan simbol dan sentimen keagamaan seyogianyalah disikapi sebagai konflik agama. Dengan mensikapinya sebagai konflik agama, maka bukan maksud kita agar peristiwa itu melebar kemana-mana. Tapi dengan mengambil sikap demikian, kita menjadi lebih realistis, waspada, dan—mudah-mudahan—bijaksana dalam mencari penyelesaian..

Sama halnya seperti para pemimpin yang diuraikan di atas, kita juga percaya bahwa tindak kekerasan (sebagai akibat dari konflik agama) yang selama ini terjadi di tengah-tengah kita bukanlah terutama disebabkan oleh doktrin, dan bukan pula dikobarkan oleh penganut arus utama dari sebuah agama (mereka yang percaya akan ajaran kasih dan damai dari agamanya
masing-masing). Tindak kekerasan ini adalah hasil rekayasa dari para aktor politik lama yang ingin kembali memegang kekuasaannya, atau aktor politik baru yang ingin tampil di panggung kekuasaan. Cilakanya, para aktor ini tidak mengerti bagaimana naik ke panggung kekuasaan dengan cara-cara yang damai, beradab dan demokratis. Cara yang mereka ketahui
hanyalah merekayasa konflik dan menangkap peluang apa saja dari situasi tersebut. Semakin tak terkendali sebuah konflik maka semakin besar peluang yang bisa mereka tangkap. Dan konflik agama tentu saja adalah konflik yang paling potensial untuk dikembangkan menjadi tindak kekerasan yang tak terkendali. Mereka merekayasa, menunggangi dan memprovokasi sebuah konflik menjadi tindak kekerasan agama, sehingga rakyat biasa yang nyaris sudah tidak punya harapan itu (kecuali harapan terhadap Tuhan dan agamanya) rela untuk saling baku bunuh.

Upaya untuk meraba bahwa ada tangan-tangan kotor yang bermain dalam merekayasa dan mengembangkan konflik sehingga menjadi tindak kekerasan atas nama agama, sebenarnya bisa kita lakukan asal saja kita mengikuti pemberitaan media massa dengan sikap kritis..

Marilah kita ambil kasus kerusuhan di Ambon sebagai contoh. Bila kita mengikuti pemberitaan di media massa dengan kritis maka kita akan tiba pada kesimpulan bahwa banyak sekali peristiwa yang mendahului kerusuhan tersebut, terjadi dalam rentetan waktu yang relatif singkat, dan yang karenanya tidak bisa dianggap sebagai kebetulan belaka: Terjadi rekrutmen Pam Swakarsa secara besar-besaran (yang memakai simbol-simbol agama) untuk mengimbangi gerakan mahasiswa yang ingin membatalkan Sidang Istimewa MPR. Terjadi bentrokan fisik di daerah Cawang—Jakarta Timur, yang menyebabkan terbunuhnya beberapa anggota Pam Swakarsa keturunan Maluku dan beragama Islam. Seminggu kemudian terjadi pula bentrokan fisik di daerah Ketapang—Jakarta Pusat yang menyebabkan terbunuhnya beberapa pengawal rumah judi keturunan Maluku dan beragama Kristen, serta rusaknya beberapa gereja. Beberapa hari kemudian terjadi peristiwa di Kupang yang mengakibatkan terbakarnya sejumlah masjid dan rumah milik penduduk yang beragama Islam. Beberapa hari kemudian terjadi pula pengeboman di Masjid Istiqlal. Beberapa minggu setelah itu terjadilah kerusuhan di kota Ambon.

Tindak kekerasan atas nama agama yang diciptakan oleh kriminal-kriminal besar seperti yang diuraikan di atas tentu saja tidak akan terjadi kalau tidak dibantu oleh para operator bayaran, yang demi uang acapkali tega mengorbankan saudaranya yang satu agama sekali pun. Kalau kita membaca pemberitaan di media massa dengan kritis maka kita akan menemukan banyak sekali
cerita-cerita yang “tidak nyambung” dan yang membuat kita tiba pada kesimpulan bahwa operator yang demikian memang nyata. Kemudian—suka atau tidak suka harus kita akui—bahwa sejajar dengan para operator bayaran maka ada pula para pemimpin agama (agama apa pun), yang karena nuansa doktrin dan pemahaman agamanya, dengan sukarela mau menerjunkan diri ke dalam konflik dan tindak kekerasan serta menganggap orang yang berbeda agama, atau berbeda doktrin walau pun masih satu agama, sebagai musuh yang harus dibinasakan

Ada pun warga masyarakat biasa, yang terlibat dalam konflik dan tindak kekerasan atas nama agama, sebenarnya hanyalah korban provokasi dari para kriminal besar dan operator-operator konflik. Kemarahan mereka juga biasanya bukanlah sesuatu yang
langgeng dan doktriner sifatnya. Kemarahan mereka acapkali dipicu oleh kabar-kabar yang tidak berdasar dan tidak bertanggung-jawab. Kemiskinan (akibat ketidak-adilan sosial-politik-ekonomi) tentu saja adalah faktor utama yang paling gampang menyulut
kemarahan warga masyarakat. Dan kemana lagi kemarahan itu harus dilampiaskan; kalau bukan kepada warga pendatang yang agamanya tidak sama dengan yang dianut oleh mayoritas masyarakat, tapi yang kebetulan mendapat posisi sosial-politik-ekonomi yang jauh lebih baik?

Harus kita akui, sebagian besar masyarakat kita mengalami kehidupan yang begitu sulit. Mereka nyaris sudah tidak punya kebanggaan dan harapan lagi kepada apa pun, kecuali kepada Tuhan dan agamanya. Ini juga adalah faktor yang menyebabkan masyarakat begitu mudah terprovokasi manakala ada yang membisikkan bahwa simbol dan sentimen keagamaannya telah dilecehkan.

Hal lain lagi yang perlu kita perhitungkan dalam mensikapi agar konflik tidak berkembang menjadi tindak kekerasan yang melibatkan simbol dan sentimen keagamaan, adalah situasi geo-politik. Suka atau tidak suka, berbagai konflik dan tindak kekerasan yang dalam negeri.

Akhirnya hal yang juga perlu kita perhitungkan dalam mensikapi agar konflik agama tidak menjurus menjadi tindak kekerasan atas nama agama, adalah media massa sendiri. Dari kasus kerusuhan di Ambon sudah terbukti bahwa alih-alih menjadi faktor yang memadamkan, maka banyak media massa yang justeru membuat konflik semakin berkobar. Ada penelitian dari sebuah lembaga
studi informasi yang memperlihatkan bagaimana tidak profesionalnya dua media massa dari dua komunitas yang bertikai itu dalam melakukan peliputan; tapi tokh oplah mereka meningkat drastis. Suka atau tidak suka, banyak media massa yang menjadi kaya-raya karena konflik agama.

Begitulah, konflik dan tindak kekerasan atas nama agama terjadi di saat kita (sebagai bangsa dan negara) sedang berada dalam lilitan krisis sosial-politik-ekonomi yang berkepanjangan, dan di saat kita sedang menapaki era kehidupan yang lebih
demokratis. Ini adalah situasi yang sangat pelik. Konflik dan tindak kekerasan yang bekepanjangan ini memang meletihkan dan cenderung membuat kita tergoda untuk kembali berpaling kepada era kehidupan yang lebih otoriter ketika konflik dan tindak kekerasan atas nama agama nyaris tak pernah terjadi. Tapi kita tidak boleh mundur kembali. Pilihan untuk hidup dalam sistem berbangsa dan bernegara yang demokratis adalah sebuah pilihan yang tepat. Persoalannya tinggal bagaimana upaya untuk hidup dalam sistem berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Konflik dan tindak kekerasan atas nama agama dalam waktu yang panjang masih akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Janganlah kita mengingkarinya. Tapi pada saat yang sama marilah kita juga mencamkan bahwa konflik dan tindak kekerasan atas nama agama, yang berlarut-larut, tidak akan menguntungkan siapa pun (kecuali para dalang dan operator itu). Konflik dan tindak kekerasan yang berlarut-larut hanya akan membuat kita semakin terpuruk sebagai bangsa dan negara.

Marilah kita mensikapi konflik dan tindak kekerasan atas nama agama secara cerdas, dan mencari penyelesaian yang bijaksana. Konflik dan tindak kekerasan atas nama agama bukan pertandingan Manchester United vs Real Madrid yang cukup hanya ditonton dari ruang tamu yang nyaman sambil mengunyah makanan kecil dan memberi tepuk tangan kepada regu favorit. Kalau kita pernah hadir di Ambon atau Poso ketika peluru berseliweran, di Sambas ketika kepala orang-orang yang tak bersalah itu ditebas dan harta
bendanya dibakar habis, atau di kamar jenazah RSCM ketika mayat yang gosong atau tercabik-cabik itu datang; maka kita mungkin akan bisa lebih menyadari bahwa apa yang sedang terjadi ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan menghancurkan.

II.
Bahwa pelaku tindak kekerasan yang melibatkan simbol dan sentimen keagamaan bisa diperlakukan sama di depan hukum, sebagaimana halnya pelaku tindak pidana lainnya, itulah doa kita. Bahwa masyarakat bisa mensikapi tindak kekerasan yang melibatkan simbol dan sentimen keagamaan sebagaimana halnya mereka mensikapi tindak pidana lainnya; itu jugalah harapan kita..

Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Tindak kekerasan yang melibatkan simbol dan sentimen keagamaan acapkali disikapi secara berbeda oleh masyarakat. Dengan lain perkataan, dalam mensikapi upaya penegakan hukum terhadap tindak kekerasan yang melibatkan simbol dan sentimen keagamaan; masyarakat sendiri sering tak bisa melepaskan diri dari sentimen tersebut. Hal
inilah yang menyebabkan para penegak hukum sering terkesan kikuk dan terbata-bata dalam bekerja. (Tentu saja, kita tidak memungkiri, bahwa kikuk dan terbata-batanya para penegak hukum dalam bekerja juga bisa disebabkan oleh ketidak profesionalannya sendiri).

Fenomena kentalnya sentimen masyarakat dalam mensikapi upaya penegakan hukum terhadap suatu tindak kekerasan yang melibatkan simbol dan sentimen keagamaan, tentu saja bukanlah khas Indonesia. Di masyarakat mana pun di dunia ini hal yang sama berlaku. Tapi dalam konteks Indonesia hal ini memang terkesan agak istimewa.

Akhr-akhir ini ada kecenderungan masyarakat untuk selalu mengangkat simbol dan sentimen keagamaannya tinggi-tinggi dalam mensikapi berbagai peristiwa atau persoalan. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan fenomena ini. (Ini menarik untuk diteliti serta
didiskusikan lebih jauh). Tapi itulah kenyataannya: Peristiwa apa pun yang terjadi di tengah-tengah kita—bencana Tsunami, goyangan Inul, tabrak lari oleh supir Metromini, perkelahian antar kelompok preman dsb—selalu dikait-kaitkan dengan simbol dan sentimen keagamaan.

Demikianlah, kita merasakan ada ketegangan antar umat beragama, yang dalam sejarah negeri ini intensitasnya belum pernah setinggi ini Atas dasar pemahaman ini maka sebaiknya setiap tindak kekerasan yang melibatkan simbol dan sentimen keagamaan, kita sikapi saja sebagai konflik agama.

Kalau kita menganjurkan untuk mensikapi sebuah tindak kekerasan yang membawa-bawa simbol dan sentimen keagamaan sebagai konflik agama; maka bukan maksudnya untuk memperlebar masalah. (Kita sudah letih melihat tindak kekerasan yang silih-berganti terjadi, akibat dari konflik–terutama konflik agama–yang tak terkendali dan terselesaikan) Kita hanya ingin mengajak siapa saja agar mensikapi apa yang sedang terjadi ini secara lebih realistis. Dan dengan demikian, maka kita berharap kita bisa mencari
penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana.

Kita takut kalau gara-gara keengganan untuk mensikapi tindak kekerasan yang membawa-bawa simbol dan sentimen keagamaan ini sebagai konflik agama, kita jadi terjebak dalam budaya eufimisme Orde Baru:. Kita
mengatakan tidak ada konflik agama; tapi setiap saat ada saja rumah ibadah yang dirusak, dan ada saja jiwa serta harta-benda orang berbeda agama–atau berbeda nuansa agama–yang dibinasakan.

Di masa Orde Baru kita pernah mengganti kata “kolera” dan “busung lapar” menjadi “muntaber” dan “gejala kurang gizi”. Dan karena tidak memiliki lagi kosa kata itu kita jadi “lupa diri”. Lalu dengan gagahnya kita memproklamasikan ke seluruh dunia bahwa kita
telah terbebas dari kolera dan busung lapar. Tapi, sementara itu, korban karena penyakit yang gejalanya adalah kolera (muntah-muntah dan berak-berak) tetap saja berjatuhan. Demikian juga, korban karena penyakit yang gejalanya adalah busung-lapar (kurang gizi, perut membesar dan mata melotot) terus saja berjatuhan.

Di satu sisi upaya menghaluskan “kolera” menjadi “muntaber”, dan “busung lapar” menjadi “gejala kurang gizi”, memang berhasil menjadi terapi kepada diri sendiri bahwa hidup di Indonesia ternyata tidaklah begitu mengerikan. Tapi dengan berbuat demikian, di
sisi lain, kita sudah berilusi..

Kita memang sangat berharap bahwa kalau boleh janganlah ada lagi konflik agama di tengah-tengah kita. Apalagi kalau konflik itu sampai mengakibatkan tindak kekerasan. Tapi kita menyadari benar bahwa kita sedang berada dalam situasi sosial, ekonomi dan
politik yang sangat sulit, dan yang menjadi persemaian subur bagi tumbuhnya berbagai konflik agama.

Disebabkan oleh faktor sosio-religi masyarakat, maka dalam jangka waktu yang masih cukup lama ke depan, kehidupan kita masih akan terus diwarnai oleh berbagai konflik agama. Karena itu—suka atau tidak suka—marilah kita bersikap realistis: Kalau pun
konflik agama tidak bisa dihilangkan dari tengah-tengah kita, maka—paling-tidak–ia bisa diminimalisir dan dijaga agar tidak berkembang menjadi tindak kekerasan yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Ada banyak langkah yang bisa kita ambil untuk meminimalisir konflik agama dan menjaganya agar tidak berkembang menjadi tindak kekerasan:

Langkah yang pertama ialah—tentu saja–mewaspadai setiap upaya.provokasi dan adu-domba.

Langkah yang kedua ialah memelihara demokrasi, menegakkan hukum dan menghargai hak-hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani.

Langkah yang ketiga ialah mencari pijakan dan sasaran yang sama dalam perjuangan sebagai bangsa. Ketika bangsa-bangsa lain saling berlomba mencari terobosan besar dalam mensejahterakan diri sekaligus memberi sumbangsih kepada peradaban; kita hanya sibuk bertikai menghancurkan diri sendiri. Seharusnya kita prihatin dan merasa malu dengan kenyataan ini. Karena itu biarlah keprihatinan dan rasa malu ini menjadi pijakan kita bersama. Dan upaya memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidak-adilan dan korupsi biarlah menjadi sasaran perjuangan kita bersama (apa pun agama kita).

Dan akhirnya, langkah keempat yang bisa kita lakukan ialah menahan diri. Simbol dan sentimen keagamaan–yang menyebabkan tengah-tengah bangsa[.]

About these ads

One response to “Tentang Konflik

  1. “Demikianlah, kita merasakan ada ketegangan antar umat beragama, yang dalam sejarah negeri ini intensitasnya belum pernah setinggi ini Atas dasar pemahaman ini maka sebaiknya setiap tindak kekerasan yang melibatkan simbol dan sentimen keagamaan, kita sikapi saja sebagai konflik agama.”
    Sependapat. Tapi akan lebih menarik jika anda membahas mengapa kini masyarakat lebih emosional dalam beragama. Pengaruh internasional mungkin? Ditambah sistem demokrasi dan otonomi saat ini – yang belum sesuai untuk kondisi kebanyakan rakyat Indonesia ? Pemerintahan yang lemah? Tanpa memahami penyebab meningkatnya intensitas beragama dan konservatisme, segala upaya yang anda sarankan tidak akan efektif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s