Dilema Pancasila

Oleh: Mula Harahap

Bermacam-macam sebutan diberikan kepada Pancasila. Kadang-kadang ia disebut sebagai Dasar Negara. Kadang-kadang dia disebut sebagai Ideologi Negara. Kadang-kadang dia disebut sebagai Falsafah Bangsa. Semua sebutan itu benar.

Tapi–untuk gampangnya–saya sendiri lebih suka membayangkan Pancasila sebagai sebuah kesepakatan tentang dasar dan tujuan dari sekelompok orang yang hidup bernegara di Indonesia.

Kesepakatan tentang dasar hidup bernegara itu ialah, bahwa kita adalah orang yang berbeda-beda dan beraneka-ragam yang mendiami “rumah” Indonesia. Perbedaan dan keaneka-ragaman itu adalah kekayaan kita.

Adapun kesepakatan tentang tujuan hidup bernegara itu ialah, bahwa bila perbedaan dan keaneka-ragaman itu dikelola dengan baik maka kita akan menjadi negara dan bangsa yang besar, yang dapat memberikan sumbangsih bagi peradaban dunia. Kita juga percaya, bahwa
justeru dengan hidup di tengah berbagai perbedaan dan keaneka- ragaman itulah kita menjadi lebih kuat dan lebih kaya.

Tapi di lain fihak kita menyadari bahwa perbedaan dan keaneka-ragaman itu mengandung potensi yang bisa membuat kita terpecah belah, bubar dan akhirnya tidak berhasil mencapai tujuan menjadi negara dan bangsa yang besar. Karena itu kita harus terus melakukan upaya kompromi tentang bagaimana membuat “rumah” Indonesia ini nyaman, dimana semua orang merasa diterima dan memiliki peluang untuk bertumbuh.

Sebagai layaknya sebuah kompromi, maka tentang hal-hal apa saja yang diperlukan untuk membuat semua kita merasa nyaman, diterima dan memiliki peluang untuk bertumbuh; rumusan baku yang “njelimet” harus dihindarkan. Hal-hal yang kita perlukan–untuk membuat semua kita merasa nyaman–hanya bisa dicapai melalu diskusi yang terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tentu saja dalam melakukan diskusi-diskusi tersebut, masing-masing kita hendaklah selalu memiliki kesadaran, bahwa kita sangat berbeda-beda dan
beraneka-ragam; tapi kita ingin bersatu karena kita percaya bahwa itulah yang terbaik bagi masing-masing kita.

Dan saya rasa kesadaran yang sama jugalah yang dimiliki oleh para Bapak Bangsa–terutama pemimpin politik Islam–ketika pada bulan Agustus 1945 mereka sepakat untuk menghapus tujuh kata yang berkaitan dengan pemberlakuan Syariat Islam dari belakang kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan Pancasila.

Tapi karena kita adalah negara dengan populasi yang sangat besar, kepentingan politik yang berbeda-beda, dan hidup di tengah dunia yang terus berubah, maka Pancasila sebagai sebuah kesepakatan selalu akan “digoyang”. Dan goyangan itu terutama akan terasa sangat kencang manakala mekanisme yang dipakai untuk merumuskan kesepakatan adalah demokrasi liberal.

Goyangan seperti tersebut di atas pernah terjadi di tahun 50-an, yaitu ketika negara ini mengalami pemberontakan di berbagai daerah, kabinet silih-berganti, dan beberapa hal mendasar yang telah disepakati di awal berdirinya Republik kembali coba ditafsirkan
serta didiskusikan ulang dalam sidang Dewan Konstituante yang berlarut-larut. Akhirnya Sukarno mengeluarkan dekrit untuk mengembalikan Indonesia ke sebuah sistem demokrasi yang otoritarian, yang dinamainya sebagai Demokrasi Terpimpin. Kini alih-alih ditafsirkan oleh banyak orang, maka Pancasila ditafsirkan sendiri oleh Sukarno.

Hal yang sama juga terjadi pada era pemerintahan Suharto. Presiden yang kedua ini juga mempertahankan Indonesia dalam sistem demokrasi otoritarian, yang dinamainya Demokrasi Pancasila. Sama halnya seperti pada masa Demokrasi Terpimpin, maka pada masa ini, Pancasila
ditafsirkan sendiri oleh Suharto.

Setelah kejatuhan Suharto, pendulum politik Indonesia kembali bergeser ke ekstrim yang laini. Kini kita kembali menerapkan sistem demokrasi liberal. Dan sebagaimana halnya yang terjadi pada tahun 50-an, maka kini kembali Pancasila mengalami goyangan yang keras. Wacana tentang disintegrasi negara kesatuan mulai terdengar. Bahkan beberapa hal mendasar yang telah disepakati di awal berdirinya Republik kembali dikutak-katik melalui produk-produk undang-undang yang lebih rendah dari konstitusi. (Karena itu, tidaklah mengherankan
kalau dewasa ini sudah mulai lagi ada suara-suara yang mengatakan agar kita kembali saja ke demokrasi otoritarian. Banyak yang menilai bahwa demokrasi liberal yang kita terapkan telah kebablasan).

Begitulah dari perjalanan sejarah kita melihat, bahwa Pancasila–sebagai hal-hal mendasar dasar yang telah kita sepakati demi membuat kita merasa memiliki dan diterima di “rumah” Indonesia ini—ternyata lebih bisa dirasakan di dalam sistem demokrasi otoriter.

Padahal, sebagai layaknya kesepakatan “rame-rame”, Pancasila seyogianya ditafsirkan secara “reme-rame” juga. Tapi ketika ia ditafsirkan secara “rame-rame”, dalam sebuah sistem yang bernama demokrasi liberal, ia justeru membuat sebagian dari kita menjadi tak merasa memiliki dan diterima di “rumah” Indonesia.

Di lain fihak, ketika ia ditafsirkan secara tunggal oleh seorang penguasa, ia memang berhasil membuat sebagian dari kita menjadi merasa memiliki dan diterima di “rumah” Indonesia. Tapi penafsiran tunggal itu juga membuat kita tak nyaman dalam banyak hal lainnya. Inilah dilema Pancasila.

Begitulah, kita dihadapkan dengan dua pilihan sistem demokrasi, dan kita sudah pernah menjalani kedua-duanya. Kita tidak memiliki pilihan yang ketiga.. Karena itu–suka atau tidak suka–kita harus berjalan terus dengan sistem demokrasi liberal ini dan berusaha untuk menjadikannya sebagai sarana yang paling tepat dalam senantiasa melakukan “re-thinking” tentang kesepakatan dan tujuan dasar dari “rumah” Indonesia itu. (Adalah hal yang mubazir kalau kita kembali lagi ke sistem demokrasi otoritarian).

Salah satu aspek yang dikhawatirkan orang dalam sistem demokrasi liberal adalah kediktatoran mayoritas, yang akan menihilkan hak-hak minoritas. Tapi saya rasa kekhawatiran itu tak perlulah terlalu dirisaukan. Kita sudah menjalani hidup sebagai bangsa dan negara dalam jangka waktu yang relatif lama–60 tahun. Di dalam rentang masa yang cukup lama itu tentu telah banyak hal yang kita pelajari. Kini hal-hal mengenai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kedaulatan hukum telah diatur dengan lebih baik di dalam Konstitusi.
Bingkai Konstitusi yang demikian sebenarnya telah merupakan modal dasar yang cukup kuat untuk terus melakukan upaya “re-thinking” dan “re-interpretation” bersama mengenai Pancasila.

Memang, saya mengakui bahwa di dalam sitem demokrasi liberal sebagaimana yang kita terapkan sekarang, ada hal-hal yang membuat sebagian dari kita mulai merasa tidak nyaman di dalam “rumah” Indonesia. Pembahasan RUU Anti Pornografi dan RUU Anti-Diskriminasi,
pemberlakukan beberapa Perda, perlakuan terhadap aliran keagamaan Ahmadiyah dan SKB Tiga Menteri tentang pembangunan rumah ibadah, adalah beberapa hal yang membuat kita “deg-degan” mengenai nasib Pancasila. (Kalau saja Pemerintah mau menjalankan amanat konstitusi yang berkaitan dengan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan
kedaulatan hukum secara kosekwen, sebenarnya hal-hal yang membuat kita “deg-degan” sebagaimana disebutkan itu tak perlu terjadi).

Tapi terlepas dari kekurangan yang ada pada diri Pemerintah, saya masih tetap optimis bahwa sistem demokrasi yang kita terapkan sekarang adalah jalan yang terbaik dalam “menguji” Pancasila.

Dan saya juga optimis bahwa sebagian besar dari kita pasti masih memiliki modal kesadaran yang dahulu dimiliki oleh para Bapak Bangsa: Bahwa kita sangat berbeda-beda dan beraneka-ragam, tapi kita ingin bersatu di dalam perbedaan dan keaneka-ragaman itu, karena
kita percaya bahwa itulah yang terbaik bagi masing-masing kita.[]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s