Oh, Humas Polri….

Oleh: Mula Harahap

Dalam penyergapan Dr. Azahari tanggal 9 November 2005 yang lalu, boleh jadi Polri memang telah melakukan banyak hal yang baik dan benar. Tapi kalau di sebagian anggota masyarakat masih banyak pula aspek dari penyergapan tersebut yang menimbulkan keraguan, kecurigaan dan pertanyaan, maka itu bukan kesalahan masyarakat. Itu adalah kesalahan Polri sendiri. Mereka tidak melakukan ‘pekerjaan rumah’-nya di bidang kehumasan dengan baik.

Sedari awal Polri seharusnya sadar bahwa penyergapan (yang akan melibatkan tembak-menembak dan ledakan bom), dan berlangsung di pemukiman padat penduduk ini akan menimbulkan dampak pemberitaan yang sangat besar. Karena itu para jago tembak dan penjinak bom tersebut perlu juga didampingi oleh jago humas atau otoritas yang berhak berbicara atas nama Polri tentang apa yang sedang terjadi.

Tapi Polri tidak melakukan hal itu. Akibatnya media massa mencari sumbernya masing-masing. Sampai jam tujuh malam setelah tembak-menembak selesai, berita yang kita dengar hanya bersumber dari para tetangga di sekitar rumah persembunyian Dr. Azahari. Tidak ada sepatah kata pun yang resmi datang fihak Polri.

Tapi setelah Polri berbicara, hasilnya pun tidak menjadi lebih baik. Mula-mula dikatakan ada tujuh yang tewas. Kemudian dikatakan ada tiga yang tewas. Keesokan harinya, setelah tempat kejadian perkara bisa dimasuki, dikatakan hanya ada dua yang tewas. Semua serba simpang-siur.

Tentang identitas Dr. Azahari pun sama saja. Belum lagi tempat kejadian perkara dimasuki, Polri–atau tepatnya Kapolri–sudah mengatakan bahwa mereka yakin 90% bahwa salah satu dari tiga yang tewas tersebut adalah Dr. Azahari. Kemudian pagi harinya dikatakan
bahwa ternyata hanya ada dua yang tewas. Lalu mayat yang tercabik-cabik itu adalah mayat Dr. Azahari. Kemudian berita itu diralat lagi, bahwa mayat yang tercabik-cabik itu ternyata adalah mayat Arman, sedangkan mayat yang utuh itu adalah mayat Dr. Azahari. Polri memang agak lengah dan gegabah dalam menangani aspek kehumasan.

Kalau memang tempat kejadian perkara belum bisa dimasuki, katakan saja kepada masyarakat: “Karena hari sudah gelap dan kami takut akan bahaya bom waktu, maka kami belum bisa memasuki tempat kejadian perkara. Kami tidak tahu berapa yang tewas. Tapi dari tembakan balasan, kami menduga ada tiga orang di dalam rumah dan ketiga-tiganya mungkin sudah tewas. Tapi kita tunggulah sampai besok….”

Tentang identitas Dr. Azahari pun seharusnya demikian: “Menurut informasi petugas yang telah kami tempatkan mengintai selama beberapa hari di sini, maka kami yakin bahwa salah satu penghuni tersebut adalah Dr. Azahari. Dan kemungkinan besar salah satu dari tiga
yang tewas tersebut adalah beliau. Tapi kita tunggulah sampai besok…”

Sebagaimana halnya sebuah dakwaan dibangun bertahap atas bukti-bukti; maka pemberitaan juga seyogianya dilakukan demikian. Tapi dalam pemberitaan, Polri justeru melakukan hal yang sebaliknya, main duga-duga dan “feeling”.

Belum lagi mayat diteliti dan sidik jari diperiksa, Kapolri sudah mengatakan bahwa mereka 90% yakin bahwa salah satu dari tiga (kemudian menjadi dua) yang tewas itu adalah Dr. Azahari. Dan keyakinan ini jugalah yang dibaginya kepada Presiden Republik Indonesia.

Saya memang melihat gambar Kapolri sedang melambaikan contoh sidik jari Dr. Azahari. Tapi saya tidak tahu apakah itu hanyalah contoh yang dibawa dari Mabes Polri, atau apakah itu juga adalah hasil yang diambil dari jenazah yang ada di tempat kejadian perkara. Dan bagaimana pula cara mengambilnya? Sementara hari sudah gelap dan kondisi mayat dalam keadaan hancur berantakan…

Kalau potongan-potongan mayat itu sudah dievakuasi dan disatukan, serta sidik jari sudah diperiksa, maka seyogianya barulah Polri mengundang wartawan untuk menyaksikan mayat-mayat itu dan mendengarkan keterangan ahli sidik jari. Dengan demikian pasti tidak akan tersisa lagi banyak keraguan.

Di sebuah media elektronik saya melihat foto wajah salah satu mayat. Dan saya termasuk yang percaya bahwa itu adalah mayat Dr. Azahari. Walau pun wajah itu tidak berkumis dan berkacamata, tapi profil hidung dan bibir di wajah itu sangat mirip dengan profil yang ada
pada foto yang disebarkan polisi kemana-mana. Tapi saya dengar foto wajah mayat ini adalah hasil “curian” media massa. Bukan resmi diberikan oleh Polri. Mengapa Polri tak memberikannya secara resmi saja?

Saya masih menaruh prasangka baik terhadap Polri. Yang terjadi ialah, bahwa dalam banyak kasus, Polri sering diliputi oleh euforia kemenangan yang berlebihan, sehingga “lupa diri”, berbicara tak beraturan, menyepelekan aspek kehumasan, dan yang akibatnya sering menggerogoti kemenangan yang telah dicapainya tersebut….

Dalam era modern ini, perang melawan terorisme (atau kejahatan apa pun) tidak bisa hanya dimenangkan dengan kekuatan senjata. Tapi ia juga harus dimenangkan dengan opini publik. Dan hal ini menjadi lebih penting lagi dalam perang melawan kejahatan yang membawa
simbol serta sentimen keagamaan seperti teror bom yang terjadi di tengah-tengah kita. Seharusnya Polri menyadari benar hal ini.

Saya masih ingat, beberapa waktu yang lalu di tengah masyarakat timbul protes besar karena di Jawa Tengah Polri melakukan pemeriksaan/penggeledahan secara besar-besaran terhadap banyak orang yang dianggap sebagai aktivis keagamaan. Polri hanya diam saja dan terkesan “kikuk”. Kalau mereka (Polri) melakukan suatu tindakan yang menurut keyakinan mereka benar; mengapa mereka tidak melakukan “counter” terhadap opini dan protes yang yang terjadi di kalangan sebagian anggota masyarakat tersebut?

Demikian juga, saya masih ingat, setelah peristiwa Bom Bali II, di sebuah media elektronik terjadi debat yang melibatkan “pengamat intelijen” Juanda dan Wakadiv Humas Polri Brigjen Soenarko. Saya mendapat kesan Brigjen Soenarko lebih banyak diam dan “bego” berhadapan dengan Juanda yang “talkative” dan “centil” itu. Ia samasekali tidak terkesan sebagai otoritas
yang pantas didengar dalam perang melawan terorisme.

Begitulah, banyak sekali peristiwa yang memperlihatkan kelemahan Polri dalam aspek kehumasan. Kasus yang paling menghebohkan tentu saja adalah ketika Kapolri
Jenderal Dai Bachtiar mengunjungi Amrozi–tersangka pelaku Bom Bali I–di ruang tahanan Mapolda Bali. Tujuan kunjungan itu mungkin baik. Lewat kunjungan Jenderal Dai Bachtiar, Polri hendak memperlihatkan bagaimana kesungguhan mereka dalam memerangi teroris.

Tapi gara-gara kehumasan yang “lousy”, peristiwa itu menjadi kontraproduktif. Yang terlihat di media massa adalah gambar Kapolri RI dan seorang tersangka teroris (yang telah menghabiskan nyawa 200 orang), yang sedang duduk berhadapan dan tersenyum “cengengesan”. Di Australia gambar itu menimbulkan kemarahan besar dan
Perdana Menteri Howard harus setengah mati menjelaskan kepada warganya bahwa “cengengesan” itu bukan berarti polisi berdamai dengan teroris. Cengengesan adalah
bagian dari budaya Indonesia.

Hal lain yang memperlihatkan betapa parahnya kehumasan Polri adalah peristiwa penangkapan lima tersangka pemenggalan 3 kepala siswi SMA di Poso. Masyarakat mendapat kesan seolah-olah kasus tersebut sudah menemukan titik terang. Tak kurang jurubicara kepresidenan Andi Mallarangeng (yang notabene adalah institusi kepresidenen itu sendiri) juga sudah sesumbar menyatakan demikian. Tapi ternyata beberapa hari yang lalu, kelima orang tersebut dibebaskan karena tidak ditemukan bukti yang kuat. Kalau memang mereka hanya ditahan untuk dimintai keterangan; mengapa sejak semula tidak dikatakan saja demikian? Mengapa Polri harus sesumbar sudah menahan lima tersangka? Pekerjaan kehumasan yang “lousy” seperti ini–kembali–akan merepotkan segala-galanya….

Hal lain lagi yang memperlihatkan betapa parahnya kehumasan Polri adalah berita yang dilansir Harian Kompas Sabtu 12 November 2005 di halaman 26: “Tewasnya Dr. Azahari”. Terbetik berita bahwa sebenarnya sedang dirintis sebuah “pakta perdamaian” antara Pemerintah dengan para teroris. Karena itu, oleh kelompok teroris, peristiwa penyergapan di Batu dianggap sebagai sebuah pelanggaran kesepakatan. Berita yang dilansir Kompas ini sungguh sangat mengganggu akal sehat dan perasaan. Berita ini juga akan sangat menggerogoti kinerja Polri. Tapi apa komentar Polri terhadap berita ini? Nol besar!

Tugas Polri memang berat. Polri juga harus memenangkan “perang kehumasan” disaat citra dirinya belumlah sembuh benar dari kasus-kasus “kebohongan” yang sering dilakukannya pada masa Orde Baru dulu. (Kita tentu masih ingat bagaimana, karena “dikejar target”, Polri
harus “menciptakan” seseorang bernama Iwik sebagai pelaku pembunuh Wartawan “Bernas” Udin. Dan di belakangan hari, karena protes dari masyarakat yang kritis, Iwik pun terpaksa harus dibebaskan….).

Saya masih percaya kepada kinerja Polri. Tapi saya ingin mengusulkan agar Polri lebih memberikan perhatian dan bekerja lebih baik dalam aspek kehumasan. Jangan bermain-main dan “cengengesan”…[]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s