Pembentukan UKP3R

Oleh: Mula Harahap

Pada Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2004 yang lalu SBY dan YK meraup 70% suara. Dan suara itu adalah suara yang langsung diberikan oleh para pemilih. (Tidak melewati dewan pemilihan presiden atau MPR).

Dari sini sebenarnya bisa terlihat bahwa legitimasi politik SBY untuk menjadi presiden sangatlah besar. Tapi itulah SBY; ia tak pernah “pe-de”. Ia masih juga melakukan kompromi-kompromi politik dengan partai. Akibatnya ia tersandera oleh kepentingan politik tokoh-tokoh partai, dan nyaris melupakan kepentingan rakyat.

Salah satu contoh paling gamblang tentang bagaimana tak berdayanya SBY ialah pada waktu penyusunan Kabinet. Pengumuman tentang susunan Kabinet menjadi tertunda karena sampai detik-detik terakhir, SBY masih “digoyang” oleh kepentingan kiri-kanan.

Hal yang lebih paling parah lagi sebagai akibat dari keraguan itu ialah bahwa kini kita memiliki sistem pemerintahan yang banci. Menurut konstitusi sebenarnya sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensil. Tapi dalam praktek ia adalah sistem parlementer. Menurut konstitusi Wakil Presiden sebenarnya adalah “ban serap” Presiden. Tapi dalam praktek ia adalah Perdana Menteri.

Setelah menjabat 2 tahun sebagai Presiden mungkin barulah SBY sadar bahwa ternyata ia belum banyak melakukan apa-apa. (Memenuhi janjinya kepada rakyat semasa pemilu dahulu). Program-programnya tak jalan dan menguap ketika berada di tangan para pembantunya (menteri) yang notabene merupakan figur partai politik dengan beraneka-ragam kepentingan. Mau mengocok-ulang Kabinet (itulah arti “reshuffle”) ia tak berani, karena “becking” politik menteri-menteri itu dari luar institusi kepresidenan sudah sedemikian kuatnya.

Terpaksalah SBY mencari kompromi dan “jalan menikung” yang lain. Ia membentuk sebuah badan yang bernama Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Badan apa pula ini? Ini tentu bukan sebuah badan yang berkaitan dengan masalah-masalah manajemen dan teknis. Ini adalah sebuah alternatif dukungan politik yang diharapkan oleh Presiden SBY, ketika ia melihat dukungan politik menteri-menterinya (dari kabinet parlementer yang seolah-olah presidensil itu) tak bisa lagi diharapkan.

Lalu apa yang terjadi? Ributlah Wakil Presiden dan Menteri-menteri yang mewakili beragam kepentingan itu. Hanya, atas pertimbangan sopan-santun, untuk menyuarakan ketidak-setujuannya, mereka meminjam mulut pemimpimpin-pemimpin ormas.

Sebenarnya, kalau kita mau “fair”, adalah hak dan wewenang Presiden untuk menciptakan gugus kerja di lingkungannya sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Adalah hal yang sangat tidak etis untuk selalu mengomentari kebijakan apa pun dari Presiden
sebelum melihat hasilnya. Tapi itulah Indonesia.

Dan Presiden yang tidak “pe-de” serta selalu ragu itu, seperti biasa, dengan malu-malu kembali mengendapkan keputusan yang sudah diambilnya. Apalagi, satu-satunya mesin politik SBY, yaitu Partai Demokrat tak pula bisa banyak berbuat.

Kalau SBY memang tulus hendak membangun negera dan bangsa ini, dan kalau SBY (seperti janjinya dahulu) tidak pernah bermimpi untuk mencalonkan diri lagi menjadi presiden di tahun 2009, inilah saat dan kesempatan (baca: kesempatan terakhir) untuk membuktikan bahwa
dirinya memang adalah “the chief in command”. SBY telah mendapat kepercayaan besar dari rakyat untuk menjadi presiden. Dan tidak ada alasan bagi seorang presiden untuk setiap kali mengkonsultasikan apa pun yang hendak dibuatnya dengan bermacam-macam orang. Sebaiknya ia jangan mengendapkan (apalagi membatalkan) keputusannya untuk membentuk UKP3R itu. Sebaiknya ia maju terus.

Besar kemungkinan keputusannya untuk ngotot tersebut akan menimbulkan krisis politik. Tapi situasi politik negeri ini memang seperti bisul. Kalau dibiarkan dan hanya dikompres, ia akan
menimbulkan perasaan tak nyaman dan membuat si penderita bisul (baca: Indonesia) tak bisa melakukan pekerjaan apa pun. Bisul itu harus dipepcahkan. Reformasi harus digulirkan. (Itulah alasan utama dari 70% rakyat ketika di tahun 2004 memilih SBY). Dan inilah saatnya bagi SBY untuk kembali men-“tap” dukungan langsung dari rakyat.

Akhirnya, meminjam kata-kata Marsilam Simanjuntak (ketika ia menjabat sebagai Mensesneg Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid): “Pekerjaan Pemerintah (baca: Presiden) itu adalah membuat keputusan dan menjalankannya dengan konsekwen…”[.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s