Pemerintah Yang Bukan Segala-galanya

Oleh: Mula Harahap

Pada tahun 70-an, TVRI pernah menyiarkan sebuah kwis. Saya sudah lupa nama kwis yang dipandu oleh Bob Tutupoly tersebut. Tapi permainannya melibatkan 2 regu yang saling berlomba untuk lebih dahulu menebak sebuah kata majemuk. Kepada wakil masing-masing regu, Bob Tutupoly–pemandu kwis–memperlihatkan sebuah kata majemuk; misalnya rumah sakit, peluru kendali, senapan mesin atau jarum pentul. Lalu anggota regu lainnya
mencoba menebak kata itu. Wakilnya, yang mengetahui kata tersebut, hanya boleh menjawab “ya” atau “bukan”.

(“Apakah kata yang pertama merupakan kata benda?”–“Ya”–“Apakah kata itu kata kerja?”–“Ya”–“Apakah pekerjaan itu membutuhkan gerakan badan?”–“Ya”–begitulah seterusnya…).

Pada awal-awal kwis tersebut disiarkan oleh televisi, para penebak masih memakai pendekatan penggolongan kata sebagaimana yang dahulu diperkenalkan oleh Aristoteles; kata kerja, kata benda, kata sifat, kata sandang, dan sebagainya. Tapi–dan inilah yang menarik–pada perkembangan selanjutnya, para penebak menemukan “trick” yang lebih jitu. Mereka memakai pendekatan “departementisasi” pemerintah.

(“Apakah kata itu ada kaitannya dengan Departemen Pendidikan?”–“Tidak”–“Dengan Departemen Luar Negeri?”–“Tidak”–“Dengan Departemen Pertahanan-Keamanan?”–“Ya”–“Angkatan Bersenjata?”–“Ya”–“Angkatan Laut?”–“Ya”–“Kapalnya?”–“Ya”–“Kapal perang?”–“Bukan”–“Kapal induk?”–“Ya”…).

Yang lebih luarbiasa lagi ialah, bahwa kata apa pun selalu bisa ditebak dalam waktu singkat dengan pendekatan departemen pemerintah ini. Jarum pentul, mobil mogok, obat batuk, atau apa saja, selalu bisa di-“pinned down” dari departemen, ke direkorat jenderal dan seterusnya. Proses menebak ini menjadi lebih mudah karena semua kita memiliki pemikiran dan perasaan yang sama tentang Pemerintah. Bagi kita–terutama selama masa Orde Baru–Pemerintah memang adalah segala-galanya. “Roh” campur tangan Pemerintah telah merasuki sukma kita.
Kongres yang tidak dibuka oleh Presiden, diarahkan (di-“key note speaker”-i) oleh Menteri-menteri dan ditutup oleh Wakil Presiden; itu bukanlah kongres yang “sah”. Pameran yang peresmiannya tidak dilakukan oleh Menteri; itu bukan pameran namanya. Buku yang tidak
diberi sambutan oleh Menko; itu buku yang kurang bobot namanya. (Dan seperti suara “tape recorder” para bapak tani di acara “Dari Desa ke Desa” berkata, “Yah, alhamdulillah, produksi gabah meningkat dan penyakit gatal-gatal hilang, berkat peranan pemerintah…”).

Karenanya pula, bukanlah sesuatu yang aneh, ketika namanya diumumkan masuk kabinet, jenderal-jenderal atau profesor-profesor kita yang hebat itu berjingkrak-jingkrak kesetanan atau menangis tersedu-sedu atau tak mampu lagi berkata-kata, karena dipenuhi oleh rasa haru(!). Semua itu mereka lakukan tanpa malu-malu di bawah sorotan kamera teve. Jabatan
menteri di departemen pemerintah ternyata adalah segala-galanya…

Dan Pemerintah juga adalah segala-galanya. Organisasi-organisasi massa kita berlomba-lomba
memberikan “sumbangan pemikiran” terhadap GBHN. Inti sumbangannya–tentu saja–mengusulkan agar demi kemajuan perbukuan–peternakan–perkebunan–atau apapun itu–Presiden mempertimbangkan adanya departemen atau menteri negara perbukuan–peternakan–perkebunan–atau apa pun itu. (Kita tak kunjung pernah mau belajar, bahwa olahraga–misalnya–tokh tak pernah maju-maju walau pun telah puluhan tahun diurus oleh seorang menteri…).

Sedemikian gandrungnya kita akan bantuan dan campur tangan Pemerintah; sehingga ketika muncul seorang presiden seperti Gus Dur, kita menjadi bingung. “Hari filem seyogyanya diperingati di bioskop-bioskop; bukan di istana…,” katanya menertawakan orang-orang filem yang datang ke Istana Negara untuk menerima “petunjhok” dalam perayaan Hari Filem. “Urusan Maluku seyogyanya diselesaikan oleh masyarakat Maluku sendiri…,” katanya ketika datang berkunjung ke Ambon. “Siapa bilang pemerintah tidak berfungsi?” katanya lagi pada kesempatan yang lain. “Buktinya, kereta api masih berangkat dari stasiun dan
pesawat terbang masih mengudara pada waktunya…” Dan pikiran Gus Dur yang dianggap lebih “celaka” lagi ialah, ketika ia mengatakan seyogyanya biarlah organisasi agama mengurus dirinya sendiri; dan bukan oleh Departemen Agama….

Tapi–karena sudah terlalu lama di bawah pengarahan Bapak Pembangunan Suharto–kita tak mengerti apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Kita anggap ia “gila” atau–minimal–tak bisa memerintah. Padahal, Gus Dur sedang mengajar kita tentang “civil socitey” dan “pemberdayaan masyarakat”. Tapi tentu saja kita tak pernah mengerti akan hal itu. Kita tak pernah tahu bahwa Amerika, Eropa atau Jepang menjadi besar, bukan karena peranan dan campur tangan pemerintahnya, tapi karena partisipasi dan prakarsa warga negaranya. Fondasi negara-negara itu disusun oleh jutaan paguyuban warga yang mengurusi dirinya sendiri: Sukarelawan pemadam kebakaran di tingkat “county”, PTA (Parents Trust Association–Persatuan Orangtua Murid–Guru) di tingkat sekolah, “car pooling” atau “book club” di tingkat RT, perhimpunan pengelola gereja–sinagoge–atau klub sepakbola anak-anak di berbagai pelosok; semua menjalankan perannya secara independen dalam membangun negara. Dan tak satu pun dari mereka yang pernah merengek minta dibantu atau diurus oleh Pemerintah. Kita adalah masyarakat dan bangsa yang telah kehilangan prakarsa. Melakukan sesuatu tanpa campur-tangan pemerintah, sudah tak pernah terpikirkan oleh kita.

(Pemerintahan Megawati baru berjalan tiga bulan. Tapi kita sudah kecewa dan menganggapnya tak melakukan apa-apa, karena memang kita mengharapkan segala-galanya harus dilakukan oleh Pemerintah. Kita tidak sadar, bahwa siapa pun yang kita dudukkan untuk
memerintah; ia tak akan sanggup melakukan berbagai hal di sebuah negara yang sedang krisis dan nyaris bangkrut seperti ini).

Sampai ke tahap tertentu; memang adalah hak kita untuk menuntut dari Pemerintah. Tapi tidaklah adil, dan tidaklah pula sehat bagi perkembangan demokrasi; bila segala-galanya harus diserahkan kepada Pemerintah. (Cukuplah bila kebodohan itu hanya kita lakukan di masa rezim Suharto).

Saya bukan hendak menganjurkan sebuah negara yang “ungovernable”; tapi saya mencita-citakan sebuah negara yang “less-government”. Saya bermimpi tentang membangun sebuah masyarakat warganegara yang kokoh di sebuah negara yang demokratis. Dan–seperti kata orang Inggeris–biarlah kita membutuhkan Pemerintah, sama seperti kita membutuhkan ramalan cuaca: Cukup untuk dijadikan kambing hitam, kalau ada yang tidak beres dengan
hidung kita[.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s