Undang-undang Perbukuan?

Oleh: Mula Harahap

Pada awal tahun 90-an kita mengenal sebuah organisasi yang bernama Perhimpunan Masyarakat Gemar Membaca (PMGM). Organisasi yang pada waktu itu diketuai oleh Jimly Ashidiqie, yang sangat erat kaitannya dengan kekuasaan dan yang “dicantolkan” kepada struktur serta anggaran Depdiknas ini menghimpun wakil dari berbagai organisiasi/lembaga yang berkaitan dengan buku.

Sesuai dengan “selera” zaman pada waktu itu, maka banyak sekali fihak (termasuk IKAPI) yang yakin dan berharap bahwa sebuah organisasi yang erat kaitannya dengan kekuasaan (baca: rezim otoritarianisme Suharto) adalah kata kunci untuk menyelesaikan persoalan.
Banyak sekali fihak yang percaya bahwa dengan bersikap manis dan menyerahkan persoalan ke tangan rezim yang berkuasa maka kita bisa “ongkang-ongkang” kaki. Rezim tersebutlah yang akan membiayai serta bekerja bagi kita dalam membereskan persoalan yang kita hadapi.

Kehadiran organisasi yang bernama PMGM ini berawal dari sebuah Kongres Perbukuan yang digelar di Hotel Indonesia. Dan salah satu keputusan yang paling “nyeleneh” dari kongres tersebut adalah mendesak kepada Pemerintah/Parlemen agar membuat sebuah Undang-undang Perbukuan.

Di sebuah negara yang normal, maka keinginan akan perlunya sebuah undang-undang biasanya datang dari fihak pemerintah atau parlemen. Karena telah terjadi perkembangan yang sedemikian rupa di dalam kehidupan masyarakat, maka dalam tugasnya mengatur masyarakat tersebut, Pemerintah merasa perlu dipayungi oleh sebuah perangkat hukum yang bernama undang-undang.

Di sebuah negara yang normal, para pelaku kehidupan di masyarakat hampir tak pernah memikirkan perlunya sebuah undang-undang. Masing-masing akan bergerak mencapai tujuannya dengan cara yang mereka anggap paling benar dan baik. Bila dalam pergerakan itu mulai terjadi gesekan atau perbenturan kepentingan, barulah Pemerintah turun-tangan untuk mengatur. Dan barulah Pemerintah membutuhkan sebuah payung undang-undang.

Tapi ketika sebuah organisasi swasta datang “mengojok-ojok” Pemerintah/Parlemen agar segera membuat Undang-undang Perbukuan, sementara Pemerintah/Parlemen sendiri belum melihat urgensinya undang-undang seperti itu, maka fenomena apa pula itu? Apakah organisasi ini lebih memiliki sifat kenegarawanan ketimbang Pemerintah/Parlemen?

Jawabnya tentu saja tidak. Fenomena ini terjadi tidak lepas dari “selera” zaman sebagaimana yang telah diterangkan di atas, yaitu anggapan bahwa negara adalah segala-galanya. Karena itu banyak fihak berpikir bahwa kalau industri penerbitan buku hendak maju, ia harus diurus oleh negara. Karena itu juga maka bukanlah suatu hal yang mengherankan kalau pada waktu itu orang berlomba-lomba untuk membuat buku “masuk dalam GBHN”, ada portofolio “Menteri
Perbukuan” dan ada “Undang-undang Perbukuan”.

Undang-undang Perbukuan berawal dari sebuah premis yang salah kaprah. Undang-undang Perbukuan “diojok-ojok” dengan harapan bahwa ia akan “mengikat” Pemerintah untuk mencurahkan dana dan dayanya dalam mengurus perbukuan. Undang-undang Perbukuan
“diojok-ojok” bukan dengan harapan bahwa ia akan mengatur situasi perbukuan yang semrawut. (Dan pada kenyataannya situasi perbukuan memang belum semrawut dan membutuhkan pengaturan oleh sebuah undang-undang).

Premis yang salah kaprah sebagaimana diuraikan di atas juga bisa dilihat dari nama undang-undang itu sendiri, yaitu “perbukuan”. Dari istilah itu saja sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa para “kampiun” atau pengusul Undang-undang Perbukuan sebenarnya tidak mengerti tentang apa yang diomongkannya, kecuali oportunisme politik.

Undang-undang biasanya mengatur hal-hal yang spesifik. Ia tidak mengatur hal yang terlalu luas dan umum. Karena itu, hal-hal apa yang diharapkan untuk diatur di dalam Undang-undang Perbukuan? Perbukuan adalah sebuah istilah yang pengertiannya sangat luas dan umum. Ia bisa berkaitan dengan hal penulisan buku, pencetakan buku, perdagangan buku, penyimpanan buku dsb.

Bukti lain bahwa para “kampiun” atau pengusul Undang-undang Perbukuan sebenarnya tidak mengerti apa yang diomongkannya, bisa kita lihat dari kenyataan bahwa tidak satu pun dari mereka (para pengusul itu) yang datang dengan draft/konsep undang-undang. Semua berteriak tentang perlunya Undang-undang Perbukuan. Tapi ketika ditanyakan lebih jauh, seperti apa undang-undang itu di dalam benaknya atau hal-hal apa saja yang akan diatur disana, maka tidak seorang pun yang bisa membuat sebuah draft/konsep kasar.

Undang-undang adalah sebuah produk politik. Para “kampiun” atau pengusul Undang-undang Perbukuan perlu diberitahu bahwa sekalipun ia bisa membuat sebuah draft/konsep yang sesuai dengan keinginannya, tapi begitu draft/konsep tersebut bergulir di parlemen, ia akan dibongkar habis. Berbagai kepentingan politik (yang tak ada kaitannya dengan buku sekali pun) bisa masuk dan mengubah wajah draft/konsep tersebut. Selalu saja ada bahaya bahwa Undang-undang Perbukuan yang kita pikir bisa menyelesaikan persoalan; justeru akan
menjadi sebuah undang-undang yang justeru mengurangi banyak kebebasan sebagaimana yang telah kita miliki sekarang.

Para ‘kampiun” atau pengusul Undang-undang Perbukuan juga perlu diberitahu, bahwa dalam pengertian tertentu undang-undang adalah sebuah “meriam”. Jika yang hendak kita tembak adalah seekor burung, maka rasanya tak perlulah memakai meriam. Jika yang kita inginkan
adalah hal-hal seperti, “kue” anggaran pemerintah untuk pembelian buku diperbesar, penilaian
terhadap buku pelajaran diberlakukan secara adil, hak cipta dilindungi dari tindak pidana pembajakan, penghapusan berbagai bentuk pajak dalam proses produksi dan distribusi buku, subsidi kertas, dsb. maka untuk mendapatkan hal itu tak perlulah kita memakai “meriam” yang bernama Undang-undang Perbukuan. Hal-hal seperti tersebut di atas bisa dicapai melalui
lobi yang intensif dengan berbagai lembaga/instansi yang terkait dan berdasarkan kasus per kasus.

Ketimbang berteriak mengenai perlunya Undang-undang Perbukuan (yang isinya dan dampaknya bagi kelangsungan industri penerbitan buku di masa mendatang tak pernah
dipikirkan secara sungguh sungguh oleh mereka yang berteriak itu), maka saya lebih senang melihat bila IKAPI membereskan dirinya sendiri dan menyelesaikan PR-nya: Menjadi sebuah organisasi perusahaan penerbit buku (bukan organisasi massa) yang mandiri, berwibawa
serta disegani oleh Pemerintah.

Dari sejarah PMGM sebenarnya kita sudah bisa belajar bahwa permainan “kedip mata” dengan kekuasaan tidak akan membawa kita kemana-mana. (Kecuali mengadakan kontes “Puteri dan Pangeran Buku”; nyaris tidak ada produk lain yang bermakna yang dihasilkan oleh
PMGM)Dan ketika “cantolan”-nya terhadap kekuasaan putus; maka bubarlah organisasi itu.

Lupakan saja Undang-undang Perbukuan. Mari kita bekerja keras membenahi industri penerbitan buku yang berada dalam lingkup wewenang kita; dan bukan menyerahkan tugas serta tanggung jawab tersebut sepenuhnya ke tangan negara/pemerintah; sementara kita
“ongkang-ongkang” kaki seperti para oportunis politik[.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s