Prakarsa Masyarakat dan Civil Society

Oleh: Mula Harahap

Pada masa pemerintahan rezim Suharto dahulu, sebenarnya kita sudah mengenal lembaga permusyawaratan rakyat di tingkat desa. Nama lembaga itu adalah LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Tapi lembaga itu tidak berfungsi. Di banyak desa ia hadir hanya sebatas nama. (Kita masih ingat, bukan?! Bagaimana ramainya papan nama di depan kantor kepala desa. Dari papan nama berbagai lembaga yang ada di desa itu sampai kepada “10 Program Pokok PKK”). Dan karena fungsinya yang nyaris tak terasa itu, maka orang-orang di daerah Tapanuli Selatan memelesetkan singkatannya sebagai “Loja Katua i Manjalahi Dongan”…

Boleh jadi, lembaga seperti LKMD ini tidak berfungsi karena ia merupakan barang asing dan yang dijejalkan dari “atas”. Tapi, menurut hemat saya, alasan lain yang membuat ia tidak berfungsi adalah rendahnya partisipasi rakyat untuk–secara sukarela–mau ambil-bagian
dalam urusan-urusan yang “tak ada duitnya”.

Hal ini mungkin juga adalah akibat kebijaksanaan sentralisasi dan totaliterisasi rezim Suharto. Tapi adalah fakta bahwa orang Indonesia memang sangat enggan untuk–secara sukarela–mau ambil bagian dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersangkut-paut langsung
dengan kehidupannya. (Tidak ada orang yang mau menjadi Ketua RT; kecuali di daerah-daerah seperti Pasar Baru, Glodok dan pemukiman-pemukiman Cina lainnya. Kalau ada giliran jaga malam di lingkungan, maka sebisa mungkin orang akan mengelak dengan membayar atau mengutus keponakan atau jongos sebagai ganti dirinya).

Lima puluh tahun yang lalu, orang-orang yang berasal dari satu suku-bangsa masih mau patungan membentuk sebuah klub sepakbola amatir, yang tujuannya tiada lain daripada memajukan olahraga. Dan karena itulah pada waktu itu kita mengenal PS Sahata di Medan dan PS El Horas di Jakarta sebagai klub sepakbola amatir kebanggaan orang-orang Batak. Atau PS Maesa dan PS Maluku di Jakarta sebagai klub kebanggaan orang-orang Manado dan orang-orang Ambon.

Tapi kini klub-klub sepakbola yang ada hanyalah klub semi profesional yang dibiayai oleh walikota (dengan RAPBD) atau konglomerat (dengan keuntungan hasil manipulasi).

Ketika saya masih duduk di bangku SMP, di seantero Medan bertebaran klub-klub bulutangkis amatir. Sekelompok orang patungan untuk membuat lapangan, membeli net, raket dan shutlecock. Lalu dengan semangat yang tinggi semua bermain dan berusaha untuk menang dalam pertandingan “17 Agustusan” di tingkat kelurahan.

Ketika baru-baru ini regu Piala Thomas dan Piala Uber kita dikalahkan, maka saya mendengar keluhan seorang petinggi PBSI tentang kurangnya pembibitan dan minimnya jumlah klub. Kini kita hanya memiliki klub-klub besar seperti PB Jarum yang disponsori oleh pabrik rokok “Jarum”. Tak heran kalau PBSI kesulitan mencari bibit-bibit yang baik karena klub-klub bulutangkis yang bertaburan di tingkat desa itu sudah lama sirna. (Dan jangan kita lupa, Rudy Hartono juga dibesarkan oleh sebuah klub amatiran milik ayahnya dan yang ada di halaman rumahnya di Surabaya).

Pada tahun 50-an kita masih mengenal banyak perhimpunan atau “vereneging” yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dalam urusan persekolahan, panti asuhan, beasiswa dan kebun binatang. (Kebun binatang di Pematang Siantar itu dahulu adalah milik perkumpulan; bukan milik Pemerintah Kota). Kini perkumpulan- perkumpulan seperti itu telah sirna dan berganti dengan yayasan atau negara. (Dan yayasan bukanlah sebuah bentuk organisasi yang
demokratis. Yayasan adalah milik para pendiri dan pembina, yang telah menyisihkan kekayaannya ke dalam yayasan).

Orang-orang Indonesia sudah terlalu lama hidup dalam budaya dituntun dan dibina dari atas oleh sebuah kekuatan yang lebih besar dan lebih tinggi. Ketika Menteri Pendidikan Malik Fajar mengintrodusir lembaga yang bernama Dewan Sekolah, maka hal itu sebenarnya adalah sebuah lompatan besar dalam demokrasi dan civil society. Seyogyanya sekolah memang harus menjadi tanggung jawab dan kepedulian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah/negara. Tapi siapa yang mau menjadi anggota Dewan Sekolah? Orang-orang baru tertarik menjadi anggota Dewan Sekolah, kalau ada kemungkinan tanah sekolah itu akan ditukar-guling dan ia bisa memperoleh komisi.

STM (Serikat Tolong Menolong), Perhimpunan Filateli, Arisan Parsahutaon, Persatuan Orang Yang se-Marga, Paguyuban Penggemar Perkutut, Perkumpulan Sepakbola Amatir, Sukarelawan Yang Prihatin dengan Lingkungan Hidup, Perhimpunan Pemberi Beasiswa, Dewan Sekolah, Ikatan Penerbit, Ikatan Dokter, Paguyuban Muda-mudi Porsea, HKBP dsb., adalah unsur-unsur civil society yang harus ditumbuhkan. Hanya dengan cara inilah demokrasi menjadi kuat dan keadilan tercipta.

Tapi di masyarakat Indonesia yang nyaris apatis; pekerjaan ini bukanlah sesuatu yang mudah. (Ketika gereja kami mengadakan rapat anggota pada awal tahun, maka yang hadir hanya belasan orang. Padahal gereja kami memiliki 5.000 anggota[.]

One response to “Prakarsa Masyarakat dan Civil Society

  1. Saya setuju, civil society, masyarakat madani, atau apa pun itu namanya, harus selalu digugah. Masalahnya, bagaimana cara menggugah civil society, sementara masing-masing kita sudah tidak peduli dengan pemerintah, bahkan yang yang lebih miris, tidak peduli pada sesama. Atau dengan kata lain, banyak dari kita yang berbuat “menyelamatkan diri” masing-masing. Saya yakin, jika civil society benar-benar dipraktikkan, tak menunggu waktu membuat Indonesia menjadi superior di Asia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s