Civil Society dan Gereja

Oleh: Mula Harahap

I.

Tahun 1977–27 tahun yang lalu–ketika sedang berada di AS, saya menonton sebuah filem di sebuah saluran televisi. Filem itu adalah sebuah dokumenter tentang peranan Gereja Katolik di Polandia. Di dalam filem itu diceritakan, bagaimana di tengah sebuah rezim komunis
yang totalier berdiri sebuah gereja–yang walau pun tidak selalu harus bersikap oposan–tapi nyaris tak pernah bisa dikooptasi oleh negara.

Saya masih ingat jelas, ketika diwawancara di dalam filem tersebut, betapa geramnya Sekjen Partai Komunis (yang notabene adalah juga kepala negara Polandia) terhadap Gereja. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. (Saya lupa nama presiden tersebut. Tapi ketika diwawancara ia memakai kacamata hitam). Saya juga masih ingat jelas bagaimana tenang dan percaya dirinya
Kardinal dalam memimpin gerejanya di sebuah negara totaliter yang menganut sistem komunis. (Saya lupa nama kardinal tersebut; tapi yang jelas ia bukanlah Karl Wojtoyla–Uskup Agung Krakow–yang kemudian terpilih menjadi Paus). Di dalam filem tersebut juga
digambarkan betapa kuatnya dukungan rakyat terhadap Gereja dan betapa antusiasnya orang-orang muda untuk bergabung dalam organisasi kepemudaan Gereja; sehingga nyaris menyaingi organisasi kepemudaan Partai.

Filem dokumenter itu sebenarnya hanyalah filem biasa. Ia hanya menggambarkan apa yang sedang terjadi di Polandia. Ia tidak meramalkan apa pun. Tapi ia menjadi melekat di benak saya karena dalam satu atau dua tahun setelah itu terjadilah beberapa peristiwa yang selalu membuat saya teringat akan filem tersebut:

Mula-mula terpilihlah seorang Polandia menjadi Paus di Vatikan. Setelah itu terjadilah pemberontakan di galangan kapal Gdansk. Seorang tukang las bernama Lech Walesa muncul menjadi pemimpin dari sebuah organisiasi buruh bebas yang bernama Solidaritas.

Tak lama kemudian rezim totalier komunis di Polandia bubar. Pembubaran ini memberi inspirasi bagi terjadinya hal yang sama di Jerman Timur, Hongaria, Rumania, Yugoslavia, Cekoslowakia, Albania dan–akhirnya–Uni Sovyet.

II.

Selama lima tahun terakhir ini, menjelang dan setelah kejatuhan rezim Orde Baru, ada satu kata yang sering diucapkan orang, yaitu “civil society”.

Tapi penerjemahan (dan sekaligus pemahaman) akan kata tersebut masih berbeda-beda. Ada yang memahaminya sebagai “masyarakat sipil”. Dalam hal ini maka “civil society” dianggap sebagai lawan kata “militerisme”.

Ada yang memahaminya sebagai “masyarakat yang demokratis”. Dan ada pula yang memahaminya dan menerjemahkannya sebagai “masyarakat madani”. Dalam hal yang terakhir ini maka “civil society” dipahami sebagai “masyarakat yang demokratis dan toleran”
sebagaimana halnya masyarakat di kota Madinnah pada masa Nabi Muhammad dahulu.

III.

Gagasan “civil society” sebenarnya berawal dari pemikir-pemikir sosialis seperti Hegel, Karl Marx dan–terutama–Antonio Gramsci. Di negara-negara totaliter komunis, dimana dominasi negara begitu kuat dan merasuk ke semua sendi kehidupan masyarakat, maka mereka melihat ternyata masih ada “ranah” lain yang bukan negara. Ranah itu misalnya adalah kumpulan keluarga, gereja dan berbagai organisasi lain yang relatif bebas dari campur tangan negara. (Tentu saja, dalam pemikiran komunis, “civil society” adalah sesuatu yang cepat atau lambat harus dikuasai, demi tercapainya cita-cita komunis).

Gagasan tentang “civil society” mulai dilirik orang ketika rezim totaliter komunis tumbang. Mulai timbul kesadaran baru bahwa ternyata “civil society” adalah sarana dalam membangun sebuah masyarakat yang bebas dan demokratis.

Kemudian, oleh para pemikir sosial, mulai pula dilihat pentingnya kehadiran “civil society” di negara-negara liberal, demokratis dan yang menganut sistem ekonomi pasar bebas.

Disadari bahwa ternyata sistem liberal, demokratis dan pasar bebas itu belumlah merupakan jaminan untuk tercapainya sebuah keadilan sosial. Negara dan pelaku-pelaku bisnis menjadi begitu dominan. Karena itu perlu dikembangkan sebuah ranah lain untuk mengimbanginya. Ranah itu adalah organisasi-organisasi sosial nirlaba seperti gereja, persatuan orangtua
murid–guru, sukarelawan barisan pemadam kebakaran, klub pembaca buku, dan organisasi apa saja yang hidupnya tidak tergantung dari negara (pajak) atau dari bisnis (profit).

Begitulah, “civil society” menjadi sebuah kebutuhan akan kelangsungan masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera. Dan ini berlaku, baik di negara-negara yang liberal mau pun di negara-negara yang totaliter.

IV.

“Civil society” adalah berbagai paguyuban warga, yang bebas dari campur tangan negara dan para pelaku bisnis raksasa. “Civil society” juga adalah sebuah kesadaran warga untuk memperkuat dirinya (sebagai imbangan terhadap dominasi negara) dalam mengembangkan sebuah masyarakat yang demokratis, bebas, adil dan sejahtera.

Kini–terutama di negara-negara liberal–tingkat kemajuan demokrasi tidak lagi hanya cukup diukur dengan kebebasan pers dan efektivitas partai-partai dalam menggalang aspirasi politik rakyat. Tapi “building block democracy” juga diukur dari seberapa besar dan banyak organisasi sosial nirlaba yang dibentuk dan dimiliki oleh masyarakat. Dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap kemajuan masyarakat itu sendiri.

V.

Selama 35 tahun berkuasa rezim totaliter Orde Baru berhasil merusak dan membungkam kesadaran “civil society” di Indonesia. Nyaris tidak ada organisasi kemasyarakatan yang bebas dari kooptasi negara. Prestasi rezim Orde Baru ini boleh dikatakan jauh melebihi prestasi rezim totaliter komunis.

Parahnya keadaan yang kita alami, mungkin paling tepat bisa digambarkan lewat pendekatan kita dalam menjawab pertanyaan sebuah acara kwis televisi di tahun 1977:

Pada waktu itu di TVRI (satu-satunya stasiun televisi yang kita milik) ada sebuah kwis yang dipandu oleh Bob Tutupoly. Tujuan kwis itu adalah meminta peserta menebak kata. Kwis itu terdiri beberapa regu. Dan setiap regu terdiri dari tiga orang. Pemandu kwis memanggil seorang dari masing-masing regu ke depan. Lalu kepada mereka diperlihatkan sebuah kata tertulis. (Misalnya “peluru kendali”, “tas sekolah”, “sarung tangan” dsb). Anggota regu yang telah melihat kata-kata itu kembali ke kedua temannya. Kedua temannya itu harus menebak kata apa yang diperlihatkan. Dan kawannya yang mengetahui kata itu hanya boleh menjawab “ya” atau “tidak”. Regu yang menang adalah regu yang bisa menebak paling cepat.

Dalam tahap-tahap awal perjalanan kwis, anggota regu yang bertugas menebak biasanya memakai pendekatan penggolongan kata seperti yang dibuat oleh Aristoteles. (“Apakah ada hubungannya dengan kata kerja?”…”Tidak”…”Apakah ada hubungannya dengan kata benda?”….”Ya”….”Apakah benda itu berwujud?”…”Ya”…”Apakah benda itu dipakai sehari-hari?”….””Tidak”…Demikianlah seterusnya sampai kata yang dimaksud (misalnya “tas sekolah”)
bisa ditebak).

Tapi pada perjalanan kwis di minggu-minggu berikutnya, entah siapa yang memulai, anggota regu yang bertugas menebak mulai memakai pendekatan struktur departemen seperti yang ada di pemerintahan. (“Apakah ada hubungannya dengan Departemen Pendidikan?”…”Tidak”…”Apakah ada hubungannya dengan Departemen Pertahanan?”….”Ya”….”Apakah ada hubungannya dengan Angkatan Darat?”….”Tidak”…”Apakah ada hubungannya dengan Angkatan Udara?”…”Ya”…”Apakah ada hubungannya dengan persenjataan?”…”Ya”…”Apakah itu senjata?”…”Bukan?”…”Apakah itu
peluru?”…”Ya”…”Peluru kendali?”…”Ya.”). Dan perkataan apa pun yang harus ditebak, entah itu “peluru kendali”, “jarum pentul”, “tas sekolah” atau “bunga mawar” sekali pun; selalu bisa didekati melalui departementasi pemerintahan.

Begitu dominannya peranan negara pada masa Orde Baru. Dalam acara “dari desa ke desa”, pak tani tak pernah lupa berterimakasih kepada pemerintah/negara; karena ikan mas, padi, jagung atau apa saja yang ditanamnya, bisa berhasil berkat bantuan pemerintah/negara.

VI.

Kini kita telah memasuki sebuah sistem sosial-politik yang lebih liberal dan demokratis. Nyaris sudah tidak terjadi lagi pembredelan terhadap pers. Partai-partai politik bermunculan dan tak perlu lagi mengalami “pembinaan”. Bahkan kita sudah menerapkan pemilihan presiden secara terbuka dan langsung oleh rakyat.

Tapi proses untuk membangun sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera itu tidak bisa semata-mata diletakkan hanya ke pundak negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Negara masih terlalu lemah untuk bisa melakukan semua pekerjaan. Dan disamping itu, masih saja mengintai bahaya akan kemungkinan bersekongkolnya para elit negara dalam mendahulukan kepentingannya.

Di sinilah pentingnya kehadiran “civil society”, yang melakukan tugasnya mendampingi negara (tapi tidak menjadi bagian dari negara) dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Organisasi seperti NU, Muhamaddiyah atau HKBP adalah “civil society” yang sangat diharapkan untuk melakukan banyak peranan dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Karena itu, kita sangat gembira, ketika–misalnya–2 @ 3 bulan yang lalu NU dan
Muhamaddiyah menandatangani kesepekatan untuk melakukan perang terhadap praktek korupsi. Tapi kesepakatan itu ternyata hanya terbatas pada kata-kata saja. Dalam waktu yang tidak begitu lama, kedua organisasi tersebut sudah tergoda untuk ikut “korup” dan bermain dalam kekuasaan negara.

Hiruk-pikuk yang terjadi di NU dalam menjagokan tokoh-tokohnya menjadi calon presiden atau wakil presiden adalah contoh, betapa “civil society” masih belum percaya diri dan yakin akan peranannya sebagai alternatif negara dalam melakukan perubahan di masyarakat dan bangsa.

Tergiurnya banyak pendeta/penginjil untuk ikut menjadi politisi/anggota legislatif juga adalah contoh lain yang sangat memprihatinkan betapa peranan “civil society” masih jauh dari yang kita harapkan. (“Ruyandi, kau tak perlu harus menjadi presiden atau menteri lebih dahulu, untuk menegakkan damai-sejahtera…”).

IV.

Tidak lama lagi HKBP akan melakukan sinode raya. Barangkali inilah momentum bagi HKBP untuk melihat berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat dan bangsa dimana ia berada. Barangkali inilah juga momentum bagi HKBP untuk melihat dirinya sendiri. Begitu banyak persoalan di tengah masyarakat dan bangsa yang tidak bisa diharapkan sepenuhnya dilakukan
oleh negara. (Negara masih terlalu amburadul dan lemah).

HKBP perlu melihat dirinya sebagai “civil society”. Sebagai sebuah gereja yang lahir dari “buaian” budaya Batak, Allah sengaja (dan bukan kebetulan) menempatkannya di Indonesia. Ia diharapkan menjadi garam dan terang, yang bisa membawa keadilan dan
kesejahteraan bagi Indonesia.

Perubahan yang terjadi di Eropa Timur, seperti yang diceritakan di atas memang semata-mata adalah karya Tuhan. Tapi karya Tuhan akan terlaksana kalau gereja-Nya tetap setia akan tugas dan panggilannya.

Saya sangat merindukan gereja (HKBP, GPIB, GKI atau siapa pun) bisa menjadi kekuatan “civil society”. Sama halnya seperti di Polandia dahulu, mungkin ia tidak perlu harus selalu dalam situasi konflik dengan negara. Tapi ia perlu selalu berada di luar ranah negara. Ia menjadi alternatif negara dalam mengawal masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang
diyakininya benar. Dan kalau gereja melakukan hal ini, maka saya percaya, dalam waktu yang tidak begitu lama lagi kita pasti bisa melihat sebuah Indonesia yang bebas, demokratis, adil dan sejahtera[.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s