Tentang Intelektual dan Ilmuwan

Oleh: Mula Harahap

Kalau seorang imuwan berkutat hanya pada bidang ilmu pengetahuan yang digelutinya, dan yang karenanya terkesan sangat
terspesialisasi, tinggi dan tidak mengakar pada realitas sosial-budaya masyarakat dimana ia berada; saya rasa itulah ilmuwan yang
benar. Tugas dan tanggung-jawab seorang ilmuwan pada hakekatnya adalah mengembangkan bidang ilmu pengetahuan yang digelutinya.

Ada pun tugas untuk menerapkan atau membumikan ilmu pengetahuan itu agar bermanfaat bagi orang banyak, adalah tanggung jawab orang lain. Ia bisa menjadi tugas seorang teknolog, birokrat, atau–kalau mereka punyak “otak”–politisi.

Kalau seorang ilmuwan–disamping tugas dan tanggung jawabnya mengembangkan bidang ilmu pengetahuan yang digelutinya–menaruh perhatian yang tulus, mendalam dan luas terhadap masalah-masalah sosial-budaya masyarakat dimana ia berada, maka itulah yang kita namakan intelektual.

Andrei Sakharov–ilmuwan fisika Rusia–yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah demokrasi dan hak asasi manusia di Uni
Soviet, adalah seorang intelektual. Dr. T. Yacob–ilmuwan antropologi ragawi–yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah
kebudayaan di Indonesia, adalah seorang intelektual.

Ada ilmuwan yang bisa dikategorikan sebagai intelektual. Tapi tidak semua ilmuwan–dan memang tidak harus–dikategorikan sebagai intelektual.

Intelektual adalah seseorang yang menaruh perhatian yang tulus, mendalam dan luas terhadap masalah-masalah sosial-budaya masyarakat dimana ia berada. Disini perlu diberi penekanan terhadap kata “tulus”, karena tidak semua orang yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah sosial-budaya masyarakat boleh dikategorikan sebagai intelektual.

Para politisi juga menaruh perhatian terhadap masalah-masalah sosial-budaya masyarakat. Tapi karena perhatiannya itu dibungkus dengan pamrih kekuasaan, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai intelektual.

Tapi kita perlu juga memahamai bahwa orang yang bisa dimasukkan ke dalam kategori intlektual bukan saja ilmuwan. Seniman, teolog, ulama, militer, saudagar atau birokrat juga bisa dimasukkan ke dalam kategori intelektual; sepanjang mereka menaruh perhatian yang tulus, mendalam dan luas terhadap masalah-masalah sosial-budaya masyarakat.

Kalau di sebuah negara atau masyarakat terdapat pemahaman dan pembagian tugas yang jelas, maka keluhan tentang tentang ilmuwan yang tidak membumi terhadap mamsalah-masalah sosial-budaya masyarakatnya, tak perlu jadi dipermasalahkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tugas untuk menerapkan ilmu pengetahuan menjadi “barang” yang berguna bagi masyarakat adalah tugas teknolog. Ada pun tugas untuk membumikan ilmu pengetahuan menjadi keputusan politik yang berguna bagi masyarakat adalah tugas politisi, birokrat dan–di masa rezim Orde Baru–militer.

Ada pun yang menjadi persoalan dengan Indonesia ialah, bahwa kita tidak memiliki pemahaman dan pembagian tugas yang jelas. Ada ilmuwan (atau seniman, teolog, saudagar, militer dsb) yang berpretensi menjadi intelektual. Kemudian yang lebih parah lagi, ada ilmuwan yang berpretensi menjadi ulama, ada seniman yang berpretensi menjadi militer, atau ada saudagar yang berpretensi menjadi birokrat.

Di dalam bidang ekonomi kekacauan itu lebih terasa lagi. Acapkali kita bingung, apakah seorang pejabat yang duduk di Departemen
Keuangan itu adalah seorang ilmuwan, birokrat, politisi atau saudagar. (Dahulu makhluk yang seperti ini–ilmuwan yang berpretensi
menjadi teknolog sekaligus birokrat–kita sebut “teknokrat”).

Di negara-negara yang sudah tertib seperti AS, Jepang–atau Malaysia sekali pun–kerancuan atau “keterjebakan-intelektual” seperti yang disinyalir di dalam tulisan di bawah ini pasti tak akan terjadi. Karena hanya di Indonesia sajalah pernah terjadi bahwa semua orang yang–minimal menyandang gelar S-1–dianggap sebagai intelektual, lalu diorganisir dan dikelompokkan dalam warna-warna sektarian (suatu hal yang bertentangan dengan hakekat intelektual).

Kemudian, hanya di Indonesia sajalah pernah terjadi upaya ketika syarat pendidikan minimal seorang calon presiden dicoba dimasukkan ke dalam konstitusi.

Akhirnya, hanya di Indonesia sajalah pernah terjadi bahwa seorang calon presiden yang sudah sedemikian populer, pada hari-hari
terakhir menjelang pemilihan umum, masih “sempat-sempatnya” mengambil gelar S-3[].

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s