2030 RI Capai 5 Besar Dunia: Bagaimana Visi Anda?

Oleh: Mula Harahap

Ketika membaca headline “2030 RI Capai 5 Besar Dunia” di harian Kompas saya langsung memelototkan mata. Dan karena melihat ada foto Presiden SBY di bawahnya, saya menyangka ini adalah visi baru lagi dari sang dari presiden. Karena itu saya langsung berkata dalam hati, “Sebuah bangsa yang sudah hampir setahun tak kunjung bisa menyelesaikan semburan lumpur, bermimpi mau menjadi 5 besar dunia? Ini ocehan apa lagi?”

Ketika membaca lebih jauh, maka barulah saya faham bahwa ini adalah visi dari Yayasan Indonesia Forum yang dimotori oleh konglomerat Anthony Salim, Chairul Tanjung dsb. Tapi karena sebagai salah seorang (dari mayoritas) rakyat Indonesia saya sudah pernah (dan masih) hidup babak belur akibat ulah para konglomerat, maka (maaf) wajar saja kalau saya langsung menjadi curiga terhadap setiap move yang mereka lakukan.

Kata saya dalam hati: “Para pengemplang BLBI, anak emas dari rezim ‘trickle down effect’ Suharto ini mau bikin apa lagi? Lalu para ekonom di ISEI, di LIPI dan di beberapa universitas, yang katanya ikut memotori Yayasan Indonesia Forum ini, koq belum kapok-
kapok juga sih? Koor mereka tentang ‘memperbesar kue ekonomi dengan ujung tombak memperbesar konglomerasi perusahaan’ di bawah pimpinan Sang Dirigen Suharto ternyata sumbang dan membuat negara nyaris bangkrut…”

Tapi ketika membaca tanggapan Presiden SBY saya agak terhibur juga. Presiden yang santun ini memang tidak apriori menertawakan mimpi tersebut. Ia hanya mengatakan, “Mari kita rame-rame bermimpi atau membuat visi…” (Dan saya berdoa kepada Tuhan moga-moda ia tidak mengadopsi visi para konglomerat itu menjadi mimpi atau visinya
juga).

Sejak kita tidak lagi mengenal sistem “GBHN” dalam penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara, memang ada sekelompok orang yang merasa bahwa bangsa ini agak kehilangan arah. Dan karena itu ada suara-suara yang mengatakan agar kita kembali lagi menerapkan sistem GBHN.

Saya menentang pemikiran seperti itu. GBHN yang dibuat oleh sebuah parlemen yang sangat tidak demokratis adalah juga sebuah visi yang konyol.

Visi sebuah negara dan bangsa sebaiknya dibuat oleh berbagai unit dan elemen bangsa dan negara itu secara “rame-rame” dan tak perlu diedit dan dikompilasi oleh siapa pun. Arah atau visi bersama akan dihasilkan dari diskusi yang luas dan intens dari visi yang
ditawarkan berbagai unit dan elemen itu sendiri.

AS, Inggeris, Jerman dan banyak negara-negara besar dan demokratis di dunia ini tak mengenal GBHN. Tapi sebagai bangsa dan negara mereka tetap memiliki “sense of direction”. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Semua menawarkan visinya (tentang negara dan bangsa dimana dia berada) dan saling berdiskusi. Presiden Bush punya visi. Partai
Demokrat atau Republik punya visi. Masing-masing senator (sebagai anggota partai) punya visi. MIT atau Universitas Harvard sebagai institusi punya visi. Masing-masing profesor di institusi tersebut punya visi. NASA punya visi. Astronot dan insinyur di NASA punya visi. Angkatan Darat punya visi. Setiap prajurit di dalam matra angkatan tersebut punya visi. Hasil pertukaran dan diskusi yang terus-menerus dari berbagai visi itulah yang kemudian menjadi visi atau arah bangsa.

Saya berharap hal yang sama berlaku di Indonesia. Disamping Anthony Salim dkk yang bergabung di Yayasan Indonesia Forum, maka saya juga ingin mendengar apa visi Muhammadiah, apa visi Din Syamsudin sebagai anggota Muhammadiah, apa visi NU, apa visi Gus Dur sebagai anggota NU, apa visi Angkatan Darat, apa visi Golkar, apa visi Yusuf Kalla, apa visi KADIN, apa visi Bupati Bantul, apa visi Lurah Cempaka Putih Timur, apa visi Fauzi Bowo (sebagai calon Gubernur DKI Jakarta), apa visi HKBP, apa visi PGI, apa visi Akademi Jakarta, apa visi Goenawan Mohamad (sebagai anggota Akademi Jakarta), apa visi isteri saya, apa visi tukang ojek di depan rumah saya tentang bangsa dan negara dimana ia berada.

Para konglomerat yang bergabung dalam Yayasan Indonesia Forum telah menyampaikan visinya. Memang, kalau kita duduk di puncak pencakar langit “Wisma Metropolitan” atau “Menara Trans-TV”, kamar kita ditutupi karpet yang tebal, dan penyejuk kamar berfungsi baik (sehingga kita tidak perlu membuka jas), maka visi kita tentang bangsa dan negara ini cenderung otimistis.

Tapi visi bupati di Sidoarjo (yang sebagian wilayahnya ditutupi semburan lumpur yang tak kunjung henti) tentu akan lain lagi. Demikian juga dengan visi seorang kepala sekolah SD atau Komandan Koramil di Pulau Miangas (di ujung Sangir Talaud), visi seorang
mahasiswa perguruan tinggi swasta (yang perguruan tingginya hanya diberi status terdaftar oleh Pemerintah), atau visi seorang uztad di sebuah desa di Sukoharjo.

Ada pun visi saya tentang bangsa dan negara ini adalah: Saya membayangkan Indonesia yang adil (dan kalau bisa, ya juga sejahtera). Saya tidak perduli negara ini mau menjadi kekuatan ekonomi nomor berapa di dunia. Tapi semua warganya harus bisa memperoleh makan, pendidikan dan kesehatan yang paling elementer. Tidak ada korupsi. Tidak perlu ada segelintir orang yang masuk dalam “Daftar 500″ Fortune atau Forbes kalau masih ada orang yang bunuh diri karena tak sanggup menyekolahkan anaknya atau membiayai perawatan isterinya di rumah sakit.

Saya juga membayangkan sungai yang airnya jernih dan hutan yang hijau. Pada liburan hari raya orang duduk menggelar tikar dan menyantap makanan yang sederhana tapi dalam suasana damai di pinggir sungai atau hutan tersebut. (Bukan hanya melongok-longok sambil menahan air liur di mall atau supermall yang wuah). Saya juga membayangkan orang Indonesia yang tidak serta-merta tercerabut dari akar tradisi dan budayanya, dan bisa berdamai dengan dirinya…” Bagaimana visi anda? [.]

One response to “2030 RI Capai 5 Besar Dunia: Bagaimana Visi Anda?

  1. jane ross br. panjaitan

    Bang Mula says: “Visi sebuah negara dan bangsa sebaiknya dibuat oleh berbagai unit dan elemen bangsa dan negara itu secara “rame-rame” dan tak perlu diedit dan dikompilasi oleh siapa pun. Arah atau visi bersama akan dihasilkan dari diskusi yang luas dan intens dari visi yang ditawarkan berbagai unit dan elemen itu sendiri.”

    Inilah visi saya : OTONOMI DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DESA

    ” Salah satu unit dan elemen yang paling penting WARGA DESA…. mereka itu memang objek tapi harus sekaligus menjadi subjek. Komunitas ini sebenarnya secara ‘given’ sudah terorganisir dan demokratis… artinya memiliki kemampuan untuk menata, mengelola, dan melaksanakan segala hal yang mereka putuskan, yang dianggap perlu bagi diri mereka sendiri. Termasuk soal ekonomi. ”

    Caranya :Merombak politik dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara = rakyat (APBN dan APBD), terutama menyangkut alokasi untuk pembangunan. Yaitu sebagian dana APBN/APBD itu harus dikelola lansung oleh warga desa untuk kepentingan warga desa.

    Misalnya, selama ini pemeliharaan dan pembangunan jalan desa/kecamatan dan sekolah di desa/kecamatan masih dilaksanakan sendiri oleh birokrasi dengan gerombolan kontraktor dan suplaiyernya. Sekarang, berikan saja seluruh dananya lansung bulat-bulat ke rekening warga desa…aparat birokrasi cukup “mengawasi dari jauh”

    Juga aktifitas ekonomi di desa-desa harus dikuasai oleh koperasi-koperasi yang dimilliki oleh warga desa itu sendiri. Negara harus membantu dengan mengalokasikan “Dana Talangan” berasal dari APBN dan APBD.

    Dana Talangan ini digunakan oleh koperasi sebagai tambahan modal kerja. Dan dikembalikan dengan jangka waktu 10 atau 15 tahun. Seperti skim kredit kepemilikan rumah !!

    “Dana talangan” ini ditempatkan di Bank tanpa dikenakan bunga (0%). Negara menanggung dampak inflasi yang terjadi (penurunan nilai uang) dan ditempatkan sebagai pengeluaran dalam subsidi pemerintah.

    Penyalurannya dilakukan oleh Bank, Bank hanya mengenakan bunga sekitar 5% (sebagai upah manajemen + resiko) untuk jangka waktu pengembalian bunga + pokok selama 15 tahun (15 x 12 bulan = 180 bulan). Bank mengembalikan dana talangan yang diterimanya ke kas pemerintah per tahun selama 15 kali.

    Kita akan memperoleh dampak ganda sekaligus, pertama menjadikan warga desa percaya diri mandiri serta berdaya. Kedua, mengurangi sumber KKN di birokasi dan para politisi karena uang negara yang “dikuasainya” jadi berkurang.

    Muhamad Yunus di Bangladesh telah berhasil dengan ide kemandirian ekonomi pada wanita2 miskin di desa. Ide yang saya maksud sebenarnya akan jauh lebih kuat dan massal dampaknya….

    Hampir dipastikan ide ini pasti mendapat tentangan dari aparat birokasi dan para politisi korup kita. Tak akan rela sumber ‘KKN’-nya berkurang. Tapi saya yakin ide ini akan terealisir bila ide ini sampai ke telinga para warga desa. Mereka rame-rame akan bersemangat bergerak menuntut …. Warga desa akan merasa inilah kedaulatan dan jalan keluar meningkatkan taraf hidup mereka..

    Sebut saja dan gulirkan ini sebagai sebuah gerakan dari bawah…..GERAKAN OTONOMI DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DESA !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s