Muhammad Yunus dan Kita

Oleh: Mula Harahap

Kedatangan Muhammad Yunus, dan kedatangan ekonom Peru Hernandez de Soto beberapa waktu yang lalu, membuat saya sedih dan tiba pada kesimpulan bahwa ternyata pendidikan kita telah gagal untuk menghasilkan pemimpin dan ilmuwan yang mengerti persoalan bangsanya, dan mampu melakukan sesuatu terhadap persoalan tersebut.

Kita–terutama para pengambil keputusan politik dan para ekonom–mengundang Muhammad Yunus dan Hernandez de Soto untuk mengajari kita tentang apa yang harus kita lakukan terhadap kemiskinan di Indonesia. Lalu kita manggut-manggut.

“Kemana saja kalian selama ini?” Barangkali itulah pertanyaan yang paling tepat untuk kita ajukan kepada para pengambil keputusan politik dan ekonom yang berkantor di puncak-puncak pencakar langit Jakarta itu.

Apa yang dlakukan oleh Muhammad Yunus dan Hernandez de Soto sebenarnya adalah hal yang wajar, dan yang seharusnya dilakukan oleh seorang intelektual. Mereka mempelajari berbagai ilmu dan teori ekonomi di universitas-universitas ternama di luar negeri, mereka juga mempelajari realitas bangsanya, dan ketika pulang ke tanah air mereka melakukan sesuatu untuk menyelesaikan persoalan bangsanya.

Kalau saja para pengambil keputusan politik dan ekonom itu punya otak dan hati, sebenarnya mereka juga bisa menjadi orang sekaliber Muhammad Yunus dan Hernandez de Soto. Sama seperti Banglades dan Peru, Indonesia adalah juga laboratorium yang paling baik untuk melakukan penelitian tentang kemiskinan dan membuat suatu penemuan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut.

Dua minggu yang lalu majalah berita-mingguan Tempo menurunkan laporan utama mengenang krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997; bagaimana krisis terjadi dan apa yang telah kita capai sampai saat ini dalam mengatasi dampak krisis tersebut. Beberapa mantan pejabat dan ekonom yang mengambil keputusan pada saat krisis tersebut angkat bicara. Semua cenderung membela diri dan melemparkan kesalahan kepada Suharto atau IMF.

“Anda semua pintar dan menguasai ilmu serta teori ekonomi. Tapi sayang, anda tidak memahami realitas rakyat. Atau, kalau pun anda memahaminya, anda tidak punya keberanian untuk melakukan sesuatu,” itulah komentar saya ketika membaca majalah tersebut.

Sampai hari ini kalau melihat dan mendengar para pemimpin, ekonom dan “what so called” pengamat ekonomi itu berbicara di televisi, saya sering bertanya-tanya, “Anda ini berbicara tetang Republik Indonesia atau Republik Mimpi?” Saya tidak pernah bisa mengerti relevansi membaiknya indeks pasar modal, membaiknya nilai tukar rupiah, membaiknya angka pertumbuhan, menurunnya laju inflasi (dan segudang indikator ekonomi lainnya) dengan fakta menaiknya angka depresi dan bunuh diri, merebaknya kerusuhan antara para pedagang kaki lima atau pekerja seks komersil kelas kacangan dengan aparat pemerintah kota, meningkatnya perdagangan dan pemakaian narkoba dan indikator sosial lainnya.

Saya juga pernah marah-marah sendiri–sampai dianggap isteri saya gila–ketika beberapa tahun yang lalu saya membaca di harian Kompas uraian yang panjang-lebar tentang kinerja saham PT Telkom yang sangat baik di bursa New York. Semua orang memuji PT Telkom. Tapi saya tak melihat apa relevansinya saham yang melejit di bursa New York itu dengan pelayanan PT Telkom yang saya rasakan.

Saya rasa dari tempat peristirahatan terakhirnya di Tanah Kusir sana, Bung Hatta pasti akan menangis, kalau saja ia tahu bagaimana heboh dan kagumnya kita menyambut Muhammad Yunus dan Hernandez de Soto [.]

One response to “Muhammad Yunus dan Kita

  1. Yang dilakukan oleh Bpk. Yunus idenya sih sederhana, cuma memang beliau berusaha keras untuk melaksanakannya….

    Di Indonesia, banyak hal sederhana yang seharusnya mudah dilakukan, tetapi akan jadi sulit dan hasilnya gagal bila itu harus diserahkan ke birokasi. Kuncinya ada sebuah gerakan dari masyarakat/rakyat untuk mengurangi tanggung jawab birokasi menjadi hal yang bersifat strategis dan regulasi… selebihnya serahkan ke masyarakat dan lembaga2 indenpendent lain.

    Jadi, segala kegiatan2 dan proyek2 yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri diserahkan kembali ke masyarakat…berikan sampai pada satuan terkecil komunitas yang ada dimasyarakat….misalnya warga desa.

    Dana-dana negara (APBN dan APBD) lansung di alokasikan ke-mereka, yaitu kelompok masyarakat, jangan lagi dikelola lansung oleh aparat birokasi.

    Kurangi juga itu jumlah PNS yang tidak/kurang terkait dengan pelayanan publik, sebaliknya tambahkan jumlah pendidik/guru dan tenaga medis serta penyuluh pertanian.

    Ini salah satu jalan agar rakyat bisa lebih berdaya dan merasa percaya diri…termasuk mengatasi kemiskinan yang dialami dia dan keluarganya.

    Kelihatannya ide sederhana, namun pasti butuh perjuangan politik untuk merealisaikannya. Karena, manalah mungkin para birokrat dan politisi rela menerimanya…karena akan mengurangi sumber pundi2 dan pos-pos ‘KKN’-nya. Salam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s