Memaafkan Suharto: Usulan Untuk Presiden SBY (Lanjutan)

Oleh: Mula Harahap

Catatan:

Tulisan saya “Memaafkan Suharto: Usulan Untuk Presiden SBY”, yang juga saya posting di beberapa milis, mendapat tanggapan dari seseorang. Dengan maksud lebih memperjelas apa yang ingin saya kemukakan di dalam tulisan tersebut, rasanya baik juga kalau tanggapan tersebut (dan tanggapan saya atas tanggapan tersebut) saya sajikan di blog ini. Harus saya akui, tanggapan tersebut tadinya disajikan dalam bentuk tulisan yang utuh. Tapi demi alasan memudahkan pembaca, tanggapan tersebut (dan tanggapan saya atas tanggapan tersebut) saya sajikan dalam bentuk tanya jawab. Saya tidak menambah atau mengurangi sepotong kata pun atas tulisan si penanggap.

Bung Mula, tulisan anda pun dapat disimpulkan pada satu titik dan kalau dicermati muaranya sama dengan pernyataan orang yang anda anggap lucu yaitu pernyataan Amien Rais yaitu pemberian maaf.

Saya tidak mengusulkan pemberian “maaf”. Yang saya usulkan adalah, Presiden SBY perlu melakukan sesuatu untuk mempersatukan bangsa yang sedang terpecah dalam menyikapi peranan 32 tahun kepemimpinan Suharto. Dan tujuannya adalah demi kepentingan bangsa ini; bukan demi kepentingan Suharto.


Bedanya, jika Amien Rais lebih tegas dan cenderung pernyataan resmi itu disampaikan sebelum mangkat dengan pertimbangan moral dan keagamaan yaitu orang yang akan meninggal tersebut ada perasaan lega dan tenang, hal yg sama diinginkan dalam tajuk rencana Kompas, “Pada satu titik putusan itu harus diambil dan dalam kasus Pak Harto putusan itu harus diambil sekarang ini ketika Pak Harto masih ada.”

Sementara anda, pernyataan itu tidak eksplisit dan mendiamkan persoalan Suharto hingga ia meninggal baru buat pernyataan resmi negara.

Karena yang saya usulkan adalah sebuah pidato atau eulogi, maka tentu saja ia harus disampaikan ketika yang bersangkutan sudah tiada. (Kalau menyampaikan eulogi ketika yang bersangkutan masih hidup, itu mah tidak etis). Tapi sekali lagi ingin saya tegaskan, saya sampai pada usulan seperti itu karena memperhitungkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan Suharto: Kita sedang terpecah-pecah. Bukan saja dalam hal memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan “maaf” itu, tapi juga dalam cara bagaimana “maaf” itu harus disampaikan. Lalu solusinya apa? Karena itulah saya datang dengan usulan saya.

Ada pun tanggapan saya terhadap kalimat Tajuk Rencana Kompas yang anda kutip itu ialah: Akh, Kompas itu memang acapali mengambil sikap yang berkebalikan dengan arti namanya. Alih-alih jadi petunjuk mata angin, dia justeru sering jadi ikut arah angin.

Artinya anda mengesampingkan faktor moral dan kemanusian dan keagamaan karena hingga malaikat maut menjemput ia (Soeharto) tidak tahu apa dan bagaimana sikap resmi bangsa ini terhadap dirinya.

Sikap resmi bangsa? Ada lebih dari 200 juta rakyat Indonesia. Jauh di lubuk hatinya, masing-masing orang mempunyai sikap dan pandangannya sendiri terhadap Suharto, dengan warna dan nuansa yang berbeda-beda.

Andaikata pun suara hati nurani yang berbeda-beda itu bisa disatukan, disamakan dan diformalkan (dan inilah kebiasaan jelek orang Indonesia: suka memformalkan segala sesuatu sehingga hanya menjadi sebuah basa-basi) lalu kita menunjuk seorang wakil untuk mengatakan kepada Suharto, “Bangsa ini telah memaafkan Bapak. Pergilah dengan damai” apakah itu akan memberi kelegaan kepada Suharto?

Akh, janganlah kita bertindak seperti Harmoko di tahun 1997 yang mengatakan, “Survei membuktikan bahwa 99% rakyat Indonesia masih menginginkan Bapak sebagai Presiden….” lalu di tahun berikutnya mengatakan lagi, “Rakyat Indonesia meminta Bapak mundur.” Saya rasa berbohong kepada seseorang (apalagi, orangtua) yang sedang berada di ujung kehidupannya, itulah justeru tindakan yang tidak bermoral.

Menurut hemat saya, sikap resmi bangsa, kalau pun itu harus diformalkan, maka itu hanya bisa diformalkan oleh MPR dalam sebuah persidangan yang bebas dan demokratis.

Saya tidak menafikan pentingnya “maaf”, baik bagi yang menerima (agar ia mendapat kelegaan), mau pun bagi yang memberi (agar ia tidak sakit jiwa karena terus-menerus memendam kemarahan).

Ketika Suharto dalam pidato penyerahan jabatannya tanggal 21 Mei 1998 yang lalu mengatakan, “Atas segala kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan semasa kepemimpinan saya, saya minta maaf kepada rakyat Indonesia” maka sebagai seorang rakyat saya sudah memaafkannya. Kata saya di depan televisi, “Yah, sudahlah, Bapak. Pergilah dengan damai….” Dan waktu itu saya juga berdoa agar teman-teman saya, rakyat Indonesia lainnya, juga diberikan Tuhan kebesaran hati untuk memaafkan Suharto. (Anda masih ingat? Waktu itu Jakarta–yang masih berasap-asap akibat kerusuhan massa–dalam keadaan sangat mencekam. Dan saya adalah orang yang takut sekali kalau Indonesia akan masuk dalam sebuah perang saudara diakibatkan oleh dendam yang tak terselesaikan).

Tapi “maaf” dalam konteks agama tentu tidak bisa disamakan atau dicampur-adukkan dengan “maaf” dalam konteks hukum.

Dan ide anda ini menurut saya lebih menjerumuskan SBY, karena masyarakat akan menilai SBY tidak berani berbuat apa-apa terhadap Cendana, jangankan di saat segar, di saat sakaratul maut saja ia tidak berbuat apa, memaafkan tidak berani, proses hukum pun maju-mundur.

Sekali lagi, kita mau membicarakan “maaf” terhadap Suharto dalam konteks agama, atau konteks hukum? Kalau dalam konteks agama, yah silakan saja para pemimpin agama menganjurkan umatnya masing-masing agar memaafkan Suharto. Kalau dalam konteks hukum, yah seperti yang terjadi sekarang ini, masih simpang-siur. Kalau agama campur hukum, yah lebih simpang-siur lagi.

Kalau saya berada dalam posisi Presiden SBY, saya pun tidak akan berbuat apa-apa. Siapa presiden yang mau dituduh melanggar UUD 1945 atau tidak mematuhi Tap MPR (tentang pengusutan KKN rezim Orde Baru)? Karena itulah–seperti yang saya katakan sebelumnya–yang bisa dan sebaiknya dilakukan oleh Presiden SBY hanyalah: menganjurkan rakyat (dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda itu) agar memaafkan Suharto. Dan caranya–yah, seperti yang saya katakan sebelumnya–dengan sebuah pidato atau eulogi yang “inspiring”, agar masing-masing orang bisa memberikan maaf sesuai dengan kadar kesalahan Suharto yang ada dalam persepsinya.

Dan saya rasa sepanjang Presiden SBY berjalan sesuai dengan ketentuan Konstitusi dia tidak akan terjerumus. Bahwa ada yang memaki-maki Presiden SBY karena tidak sudi “memaafkan Suharto secara hukum” (sebuah pengertian yang sampai sekarang masih simpang-siur), yah biarkan saja. Anggap sajalah mereka itu kroni-kroni Orde Baru yang punya agenda tersendiri untuk menjegal cita-cita reformasi.

Lagipula, saya kembali ingin bertanya, “Urgensi pemberian maaf secara formal dan rame-rame ini untuk kepentingan siapa sih sebenarnya?”

Kalau untuk kepentingan Suharto, yah seperti yang saya uraikan di atas tadi. Biarlah masing-masing orang, yang punya hati, berdoa dengan tulus di pojok kamar tidurnya dan memaafkan Suharto. Saya percaya akan kekuasaan Tuhan yang bisa membisikkan ke telinga Suharto siapa-siapa saja yang memberikan maaf dengan hati tulus tersebut.

Kalau untuk kepentingan kroni-kroni Suharto, yah caranya memang dengan memberikan “maaf” secara hukum itu.

Tapi omong-omong, saya tak pernah bisa mengerti, apa sebenarnya dampak ketiadaan “maaf” secara hukum kepada pribadi Suharto yang sebentar lagi akan meninggalkan kita itu? Dia diduga (sekali lagi: diduga) menyalah-gunakan uang negara. Lalu dugaan itu disusun sebagai dakwaan (sekali lagi: dakwaan, bukan vonis). Tapi sebelum dakwaan sempat dibacakan ia sudah keburu jatuh sakit yang permanen. Lalu sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengadilan tak kunjung bisa digelar. Lalu Jaksa Agung membuat surat penghentian perkara. Lalu kalau seandainya nanti dia meninggal dunia, yah perkaranya gugur demi hukum. So what gitu lho?

“Ini menyangkut nama baik Suharto,” kata sebagian orang. Lha, kalau itulah alasannya, mengapa bukan Tap MPR (yang dibuat semasa kepemimpinan Amien Rais) itu saja yang dicabut? Karena itulah hulu dari semua urusan yang memusingkan ini. Selenggarakan saja SI MPR. Cabut Tap MPR yang memerintahkan pengusutan itu. Habis perkara! (Dan kita kembali ke jaman Orde Baru)..

Bung Mula, mbok ya kalau mau mencela keputusan seseorang itu dipikir dengan tenang dan mendalam, jangan main hantem aja🙂

(Kepada pelayan “warung” milis mediacare sambil mata terus menatap ke pesawat televisi yang sedang menyiarkan gambar-gambar dari RS Pertamina): Mbak, tolong tambah kopinya segelas dan tempenya sepotong.”🙂

6 responses to “Memaafkan Suharto: Usulan Untuk Presiden SBY (Lanjutan)

  1. wah, masih lanjut disini. ikutttttt.

    yang diomongin keiknya gak jadi say good bye tuh🙂 syukurlah, mudah2an cepat sembuh sehingga bisa membela dirinya sendiri. soalnya kroni2nya udah kerepotan dalam kampanye penghentian kasus korupsi trah cendana…, maklum ada kepentingan politik dan tentunya takut ikut terbongkar.

    menyoal maaf memaafkan. halah…, emang siapa sih yang masih ngamuk2 ke soeharto (konon menurut etika jurnalis harus sebut nama sebenarnya -soeharto-, jangan pak harto). emang kalo orang ngutang 10 juta sama kita jatuh sakit.., apa kita mau maafin doang? pasti kita tetap minta dibayar dong hutangnya.

    yang diributin kan soal hukum. soal kemana dan bagaimana nasib uang negara 4 – 6 triliun itu (bayangkan berapa truk tuh duit)…., gimana juga rasa keadilan bagi korban2 pelanggaran HAM semasa beliau berkuasa (tapol n ex tapol PKI…, tanjung priok, semanggi, trisakti, dll dll).

    yang jelas buatku amang mula sudah dari awal tegas sikapnya tentang memberi maaf itu konteks non hukum. tentu saja jauh lebih tegas dari amien rais yang mencla mencle

    regards,
    Gerda Silalahi Wahyudi

  2. mayoritas penduduk Indonesia kan ber-Tuhan, maka saya menghimbau ke seluruh penduduk Indonesia untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, terserah mau secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di pojok kamarnya dan memohon kepada Tuhan agar Soeharto diberikan kesembuhan dan kekuatan dan yang lebih penting setelah sembuh dan kuat, Soeharto digerakan Tuhan untuk mengakui dengan sikap ksatria dan jujur kepada seluruh penduduk Indonesia sebenarnya kekayaan yang dimiliki oleh dirinya dan keluarganya itu diperoleh dari hasil korupsi atau tidak (jadi semacam adanya pembuktian terbalik tapi dilakukan secara sukarela dari dirinya sendiri). Saya yakin dengan cara ini Soeharto sedang melapangkan jalannya menuju Sang Khalik dengan lebih tenang.

  3. Bang Mula says : “Tapi omong-omong, saya tak pernah bisa ….. sebelum dakwaan sempat dibacakan ia sudah keburu jatuh sakit …… Lalu Jaksa Agung membuat surat penghentian perkara. Lalu kalau seandainya nanti dia meninggal dunia, yah perkaranya gugur demi hukum. So what gitu lho?”

    Ha..ha…ha…ssseekalii lagi.. So What gitu lho? Masalah Soeharto adalah dari politik (kasus reformasi) telah bergeser jadi masalah hukum. Jadi yang diributin orang saat ini apa sih ??Apa manfaatnya bagi negara, utama lagi bagi kesejahteraan rakyat ?? Nol besar !! Lain halnya bagi para politisi…siapa tahu dapat untung politik dari sekaratnya Soeharto.

    Presiden dengan barisannya-pun sampai agak kewalahan dan tidak sabaran untuk tidak menghadapinya… meredam serangan virus kata ‘maaf’ !. Takut-takut berdampak bila tidak direspon akan berdampak negatif terhadap citra sang Yang Mulia Presiden . Seperti para politikus dan pejabat negara Jepang dan Korea Selatan, mereka sering menggunakan kata ‘maaf’ ke publiknya. Cuma bedanya… itu dilakukan setelah mengakui kesalahannya, disertai mundur dari jabatannya. Dan proses hukum tetap dijalankan bila diduga yang bersangkutan ada melakukan pelanggaran hukum.

    ‘Maaf’ ala Indonesia dengan Jepang sangat lain makna !! Maaf ala Indonesia sekedar siasat politik, tanpa didasari rasa bertanggung jawab. Memang dunia politik di Indonesia tidak butuh tanggung jawab… cukup siasat dan kecerdikan… yang penting mampu merebut kekuasaan itu..setelahnya ” itu terserah anda “. Dan memang rakyat kita juga masih ‘masa bodoh’ terhadap pertanggung-jawaban publik seperti ini … mungkin karena udah terlalu lama ‘dijajah’ fisik dan mentalnya sejak jaman kolonial dulu…udah 400 tahunan lebih lho. Rakyat Indonesia maunya cuma menunggu RATU ADIL datang membebaskannya dari penderitaan panjang ini … kecuali tentunya rakyat Aceh dengan GAM-nya, Timor Timur dengan Fretelin-nya, rakyat Porsea melawan IndoRayon…………..

  4. Ya… ya… saya maafin, deh. Tapi kejahatannya, ntar dulu

  5. Adili, maafkan, tapi jangan lupakan! Salam kenal, Lae Mula Harahap. Senang menemukan blog Lae yang amat santun dan beradab ini. Kalau di blog aku suasananya tidak seadem disini, Lae. Cobalah: http://ayomerdeka.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s