Pengadilan “Mikul Dhuwur Mendhem Jero”

Oleh: Mula Harahap

Jakarta, Kamis, 27 Maret 2008–Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan dalam perkara Yayasan Supersemar. Isi putusan itu menyebutkan Yayasan Supersemar sebagai tergugat II agar membayar ganti rugi materiil sebesar 25 persen dari total tuntutan yakni 105 juta dollar AS dan Rp 46,4 miliar. Sementara H.M Soeharto sebagai tergugat I dinyatakan bebas dari tuntutan karena tidak terbukti melakukan perbuatan hukum.

Gugatan perdata kepada Suharto sebenarnya adalah “obat penenang” yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang terus gencar menuntut agar Suharto mengembalikan kekayaan negara (yang ditengarai telah disalah-gunakannya) setelah pengadilan pidana gagal melakukan hal yang sama.

Sebenarnya semua orang yang mengerti hukum tahu bahwa pengadilan perdata bukanlah jalan untuk melakukan hal seperti tersebut di atas (menuntut ganti rugi dari seseorang yang telah menyalahgunakan kekayaan negara). Dan kalau kita menyimak baik-baik dasar gugatan yang dilakukan Negara dalam kasus perdata itu maka dasarnya memang bukan karena Suharto telah melakukan penyalah-gunaan terhadap kekayaan negara (Itu memang adalah wilayah hukum pidana; bukan perdata).

Suharto digugat oleh Negara (dalam hal ini Presiden) karena ia telah menyalurkan uang dari keuntungan BUMN yang dipungut oleh yayasan, yang alih-alih disalurkan sebagai beasiswa, disalurkan kepada perusahaan-perusahaan kroninya. Dan atas kesalahan penyaluran itu, maka Negara meminta agar Suharto dan yayasannya mengembalikan uang yang salah penyaluran itu dan juga membayar ganti atas kerugian moril yang diderita negara. (Sungguh sebuah cara yang sangat “kardus”–penuh gaya tapi tak punya substansi. ).

Simaklah baik-baik gugatan yang dilakukan oleh Negara itu: Disana tidak ada disebut-sebut bahwa Suarto telah menilep uang negara. (Pembuktian bahwa apakah Suharto telah menilep uang negaa memang harus dilakukan melalui proses hukum pidana–yang ternyata gagal karena berlarut-larutnya sakit Suharto).

Esensi dari gugatan itu ialah bahwa negara merasa “kecele”, karena alih-alih menyalurkan uang keuntungan BUMN (yang secara hukum memang adalah hak Suharto sebagai presiden untuk memerintahkan BUMN melakukan demikian) kepada penerima beasiswa, Suharto mengalihkannya kepada perusahaan kroni-kroninya. Dan atas dasar “kecele” dan kecewa itu Negara menggugat Suharto dan yayasannya agar mengembalikan uang yang salah penyaluran itu (tentu untuk kemudian disalurkan lagi oleh Negara sebagai beasiswa), plus membayar ganti rugi moril.

Rakyat yang tidak mengerti hukum memang akan menyangka bahwa lewat gugatan perdata ini Negara (dalam hal ini Pemerintah) benar-benar gigih mengejar Suharto agar mengembalikan uang negara yang ditengarai telah disalah-gunakannya. Tapi tak banyak rakyat yang tahu bahwa ini hanyalah sebuah “upaya menenangkan kemarahan rakyat” dan “mengulur-ulur waktu sampai rakyat bosan, tanpa Pemerintah perlu harus sungguh-sungguh mengejar Suharto agar mengembalikan uang negara”. Dengan kata lain pengadilan perdata ini adalah pengadilan “mikul dhuwur mendhem jero”.

Trik Pemerintah ternyata benar: Bahkan untuk mengembalikan uang BUMN yang salah penyaluran dan membayar sejumlah ganti rugi atas rasa “kecele” yang diderita Negara pun Suharto terbebas dari gugatan.

Trik lainnya dari Pemerintah juga ternyata benar: Suharto telah meninggal dunia. Rakyat telah bosan mempercakapkannya terus (setelah hiruk-pikuk pada hari-hari terakhirnya itu), dan persoalan-persoalan baru sehubungan dengan kehidupan (kenaikan harga barang-barang, wabah penyakit, bencana alam dsb) datang silih-berganti. Tak ada lagi waktu untuk memikirkan dan marah kepada Suharto, dan karena itu apa pun yang telah dilakukannya, yah terserahlah. Pemerintah selamat. Ia tak perlu mendapat caci-maki. (Terbukti, keputusan sidang pengadilan perdata itu tak memberi gaung apa-apa).

Kasus pengadilan Suharto yang bertele-tele dan berputar-putar itu (dari pidana ke perdata) adalah gambaran penegakan hukum negeri ini: Di satu sisi ada Negara yang terkesan garang tapi tak berani melakukan apa-apa terhadap upaya penegakan hukum, dan di sisi lain ada sejumlah bandit, politisi, birokrat, pengacara, hakim, jaksa, dan bahkan media massa, yang ikut bersekongkol membuat agar upaya penegakan hukum itu menjadi kedodoran, tertunda-tunda dan pada akhirnya dikubur sama sekali.

Kita sudah melihatnya dalam penanganan kasus BLBI. Kita sudah melihatnya dalam penanganan kasus Suharto. Dan kita akan lebih banyak lagi melihatnya di masa mendatang terhadap skandal-skandal penyalah-gunaan kekayaan negara.

Kalau memang Pemerintah tidak berniat dan tidak berani untuk melakukan penegakan hukum atas skandal-skandal besar penyalah-gunaan kekayaan negara; mengapa kasus itu tidak dideklarasikan saja sebagai “bencana nasional” (seperti halnya bencana tsunami, banjir, tanah longsor dsb)? Dengan demikian waktu dan energi seluruh bangsa tidak perlu terbuang banyak hanya demi untuk bermain sandiwara hukum.

Salahkan saja Tuhan (kasus itu tokh adalah sebuah bencana nasional) dan habis perkara! Hancurlah Indonesia!

3 responses to “Pengadilan “Mikul Dhuwur Mendhem Jero”

  1. “Salahkan saja Tuhan (kasus itu tokh adalah sebuah bencana nasional) dan habis perkara! Hancurlah Indonesia!”

    Apa boleh buat, itulah resikonya kalau negara sudah dibajak oleh para perompak yang mendapat legitimasi rakyat lewat pemilu yang kotor.

    What can we do ?

  2. Yah, ita berjuang saja lewat tulisan. Berjuang sampai titik blog penghabisan😀

    [Pssst, bubarkan saja yuk, negeri ini…] Sebab pesimisme saya sudah sedemikian akut. Ahli dzikir negeri ini tentu tak kan bisa menjadi tumpuan sebab kurang banyak pikir. Lha ahli pikirnya, juga sama-sama tidak bisa kita andalkan, lha dzikirnya kurang. [Ah, ngomong apa saya ini…]

    Salam! Cuma singgah sejenak. He… shelter yang menyenangkan.

  3. Yah, begitulah, Amang, negara kita ini. Lagi-lagi berusaha membodohi rakyat, memutar fakta dan memanipulasi data (hehehe, bahasa siapa, nih).

    Apalagi ketika dinyatakan tidak ada pelanggaran HAM di Timtim, Pembebasan Gueteress, tidak ada pelanggaran di Semanggi 1, Trisakti, dll. Mampuslah kita!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s