Sikap Presiden SBY Terhadap Suzetta dan Kaban

Oleh: Mula Harahap

Di negara mana pun di dunia ini, jabatan menteri itu adalah jabatan politik. Dengan lain perkataan, kalau seorang presiden memutuskan untuk mengangkat seseorang menjadi menteri maka pertimbangannya yang paling utama adalah apakah sosok orang tersebut memberikan keuntungan politik kepadanya. Latar belakang etnis, agama, ideologi, bahkan keahlian orang tersebut, selalu dinilai dengan ukuran apakah semua itu memberikan keuntungan politik bagi presiden yang akan mengangkatnya dan menjadikannya sebagai pembantunya.

Sebaliknya ketika seseorang menyatakan bersedia untuk diangkat menjadi menteri, maka yang menjadi pertimbangannya yang utama juga adalah faktor politik. Orang itu pasti sangat menyadari bahwa jabatannya sebagai menteri itu akan memberikannya keuntungan politik (kekuasaan) dan yang memungkinkannya untuk menapaki karir politik yang lebih tinggi.

Hubungan kerja presiden dengan menterinya bukanlah seperti hubungan kerja manajer perusahaan dengan asistennya. Setiap saat bila seorang menteri dirasakan sudah tidak memberikan manfaat atau bahkan merugikan secara politis maka presiden berhak untuk memberhentikan menterinya. (Presiden Suharto bahkan berani memberhentikan menterinya hanya atas dasar isyu bahwa yang bersangkutan melakukan praktek poligami atau “main perempuan”).

Sebaliknya seorang menteri pun bisa saja setiap saat menyatakan berhenti dari jabatannya bila ia menilai bahwa hubungan kerjanya dengan presiden sudah tidak memberikan manfaat politik bagi dirinya. (Dan itulah sebenarnya yang terjadi di balik isyu “menteri sontoloyo” sebagaimana yang dilontarkan oleh Kepala BIN Sjamsir Siregar. Di depan presiden para menteri itu menyatakan setuju dengan kebijakan presiden, tapi di partai dan di basis politiknya masing-masing mereka berkata dan bertindak lain. Dan ini jugalah yang terjadi ketika di akhir kekuasaan Presiden Suharto, sejumlah menteri–dengan dikomandani oleh Ginanjar Kartasasmita–cepat-cepat mengambil jarak dan menolak untuk diajak bergabung dalam sebuah kabinet yang baru).

Berdasarkan pemikiran seperti yang saya uraikan di atas, maka saya hanya bisa geleng-geleng kepala ketika Presiden SBY mensikapi isyu korupsi dana BI yang sedang menerpa Suzetta dan Kaban itu dengan lebih mengedepankan norma hukum dan menggembar-gemborkan azas praduga tak bersalah.

Saya bukan hendak menyepelekan hukum, tapi seperti yang saya uraikan di atas, hubungan pesiden dengan menterinya bukanlah seperti hubungan seorang manajer perusahaan dengan asistennya. Kalau seorang asisten mengalami masalah karena diduga atau disangka terlibat dalam sebuah tindak pidana, maka seorang manajer memang tidak bisa begitu saja mencopot asisten tersebut. Dia bisa diadukan ke Departemen Tenaga Kerja atau ke Pengadilan. Karena itu dia harus menunggu sampai proses hukum atas asisten tersebut memiliki kekuatan tetap.

Seorang presiden–apalagi seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan perolehan suara lebih dari 60%–bukanlah manajer perusahaan. Seharusnya dia bisa bertindak “decisive” dan mencopot saja menteri yang dirasanya merugikan dirinya secara politis. Dan masyarakat yang mengerti proses politik kenegaraan tidak akan menyalahkan presiden atas tindakannya itu. Masyarakat tidak akan mengait-ngaitkan keputusannya itu dengan urusan hukum dan hak asasi manusia.

Karena itu saya bingung melihat Presiden SBY. Ia sering melihat dirinya sebagai seorang manajer perusahaan ketimbang pemimpin rakyat. Ia selalu berusaha untuk bertindak normatif tehadap para menterinya. Sementara itu, di pihak lain, menteri-menterinya tetap saja mencari peluang politik untuk diri mereka.

Kalau saya seorang presiden, maka saya akan pecat saja para “menteri sontoloyo” itu, terutama Suzetta dan Kaban yang kini nyata-nyata telah menjadi liabilitas politik bagi presiden. Saya tak perlu berbicara bertele-tele tentang norma hukum, karena urusan presiden dengan menterinya bukanlah urusan hukum. Ini adalah urusan politik. Dan karena ini adalah urusan politik, yang membutuhkan kalkulasi-kalkulasi politik, maka agar tidak tidak terlalu menggoyahkan kedudukan saya (sebagai presiden), maka saya akan meminta partai politik(Golkar dan Bulan Bintang) yang merupakan basis politik dari Suzetta dan Kaban agar mengusulkan figur baru. Biarlah orang-orang Golkar dan Bulan Bintang saling “bunuh-bunuhan” untuk memperebutkan jabatan yang ditinggalkan oleh Suzetta dan Kaban itu. Dan dengan membiarkan mereka saling “bunuh-bunuhan” maka kedudukan saya sebagai presiden semakin aman dan mantap.

Akhirnya saya ingin mengatakan, “SBY, anda adalah seorang presiden (baca: pemimpin). Keberhasilan anda akan dinilai bukan dari seberapa santun anda, seberapa gagah postur anda, atau seberapa piawainya anda bermain gitar dan menggubah lagu. Pada ujungnya anda hanya akan dinilai dari seberapa kuatnya anda memimpin orang-orang anda dalam membantu mewujudkan apa yang telah anda cita-citakan dan janjikan kepada rakyat….” [.]

11 responses to “Sikap Presiden SBY Terhadap Suzetta dan Kaban

  1. SBY perlu juga diberitahu, Lae, setiap yang ingin menyenangkan semua orang selalu berakhir menjadi badut. Nice posting!

  2. Tampaknya SBY karakternya memang begitu, apaboleh buat kita sudah memilih beliau….hehehe…Apapun tindakannya, beliau tetap presiden, beliau bertindak suka-sukanya sebagai presiden, ya kita tonton saja, kupikir tidak ada gunanya berteriak-teriak, karena beliau tetap memegang keputusan, Cape kita berteriak…hehehe…, contoh Lapindo, akhirnya kita ikut membayarnya kan?!

  3. Janpieter Siahaan

    Top banget… Top margotop deh…..

  4. Namanya juga Si BoY, Paktua… Nggak ada sih orang Batak yang mau maju jadi presiden. Coba kalo ada… pasti bakalan di jegal😛

  5. Terus terang saya kurang mengerti soal politik.Tapi saya ingin bertanya bagaimana hubungan antara MPR dengan Presiden? Apakah MPR dapat dengan serta-merta memecat Presiden apabila berbagai isyu menerpa Presiden? Sulit saya membayangkan suatu negara yang gonta-ganti presiden dan gonta-ganti menteri.Apalagi kalau semua keputusan yang terdahulu dibatalkan oleh penggantinya.Saya rasa tidak selamanya politik harus menjadi panglima.

  6. Kalo saya bilangnya onani politik Amang Mula,… Sor sendiri, lakuin sendiri dan seharusnya nikmatin sendiri aja…..

  7. Nice posting, Bang Mula! Panggung politik saat ini sudah seperti opera sabun. Cara memaknai integritas kepemimpinan pun jadi subjektif, para lakon berebut panggung tetapi sutradara tenang-tenang saja. Kenapa? Karena penonton tetap bertepuk tangan dan menonton.

    Mungkin sudah saatnya penonton lebih kritis. Kecuali kita ingin kepemimpinan di negara kita terus-menerus pada level yang sama. Tetap bersuara, Bang Mula! Thanks to inspire ^^

  8. Sebagai awam politik, menurut saya Kaban dan Suzeta memang sudah jadi liabilitas bagi SBY. Tapi bagi seorang “ahli”, sampah juga bisa jadi asset. Yang saya ragukan, SBY ini ahli nggak, ya ?

  9. Makanya negara tercinta kita ini selalu saya sebut sebagai negeri simsalabim. Dari tingkat pemerintahan (yang notabene dari ranah poli-tikus juga), hingga mereka yang selalu bangga jadi politikus, tahunya cuma abrraaakaadabraaa! Oh, negeriku!

  10. Tadi baca-baca sambil nonton CNN yang membuat Rakyat Amerika shock karena memilih Sarah Palin sebagai VP-nya.

    Banyak yang berpendapat Obama memiliki kualiitas leadership yang dibutuhkan. Walau sering dianggap tidak berpengalaman, namun visi dan talenta yang ia tunjukkan sangat ‘compelling’.

    Saya tidak tahu bagaimana dinamika politik di Indonesia sekarang karena sudah 8 thn meninggalkan Tanah Air. Sayapun pun juga bukan pengamat politik yang bisa memberikan analisa jitu tentang apa yang sedang terjadi di arena, namun saya mewakili banyak ibu ruma tangga yang dulunya memiliki visi namun terikat dengan status dan tanggung jawab domestik.

    Untuk orang seperti saya pemerintah yang diidam-idamkan adalah mereka yang tahu people’ s heart dan berjuang untuk itu. Memperjuangkan kehidupan kaum lemah dan miskin.

    Pemerintah tidak bisa membuat keputusan berdasakan pengamatannya dari “ketinggian”, ia haruslah turun dan menjadi sama dengan orang paling kecil dan hina (Inilah pemerintahan yang dicontohkan Yesus Kristus).

    Ngomong-ngomong, saya copy-paste, beberapa qualities leaders yang baru saya baca di kolom komentar CNN:

    These 10 core competencies comprise good leadership

    Visionary.

    Good leaders create a vision, a picture of the future, of where they want to take their organizations. Leaders can improve both the quality and acceptance of the vision by partnering with their peers, executive team, key employees throughout the organization or outside consultants. To get the best vision you need lots of ideas, and people support what they help to create.

    Inspirational.

    Once a vision is established, great leaders can inspire everyone in the company to get onboard. Employees in great organizations are passionate about what they do. This inspiration extends to customers, investors, suppliers, boards of directors and all other stakeholders.

    Strategic.

    Strategic leaders are clear and directly face the strengths and weaknesses of their own organizations, as well as their external opportunities and threats. They think in terms of leverage, fishing where the big fish are and partnering to gain market advantage. While interested in one sale, they would rather create pipelines and strategic alliances that generate thousands, or hundreds of thousands, of sales.

    Tactical.

    Wired like businesspeople, good leaders are bottom-line oriented and extraordinarily committed to results. They thrive on facts, figures, numbers and data. They’re interested in ROI, ROE and EBIDTA. If not numbers-oriented themselves, they surround themselves with strong financial talent.

    Focused.

    Once vision and mission (a brief, clear statement of the reasons for an organization’s existence) are established, good leaders achieve what they set out to do before launching new initiatives. By contrast, poor leaders may have dozens of conflicting programs and priorities. Leaders with 20 priorities essentially have no priorities.

    Persuasive.

    Not necessarily salespeople, good leaders can bring others to their point of view using logic, reason, emotion and the force of their personalities. They motivate by persuasion rather than intimidation. The key here is the leader speaking from his or her heart.

    Likeable.

    Good leaders are people-centric. They may be scientists, engineers or technical experts by background, but they recognize interpersonal skills are paramount. They display high degrees of emotional intelligence, and thrive on finesse and likeability.

    Decisive.

    Sometimes shooting from the hip, good leaders can make decisions quickly — often with incomplete data. As Theodore Roosevelt said, “In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing.”

    Ethical.

    Good leaders are direct and straightforward. They set clear performance expectations and hold people accountable. This requires being direct and truthful, which can be difficult but — more often than not — is natural for the principle-based leader. Good leaders know it’s hard to beat the truth.

    Open to Feedback.

    Good leaders are open and dedicated to lifelong learning. They seek feedback about their performance through direct conversations and objective tools such as 360-degree reviews. Seeking continuous improvement in their companies, they also seek it for themselves.

  11. Good posting. Analisa yang menarik!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s