Beberapa Catatan Terhadap RUU Pornografi

Oleh: Mula Harahap

Bila dibandingkan dengan draft yang sebelumnya (sekitar 2 tahun lalu) draft yang terakhir ini telah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Namun saya masih merasa bahwa definisi pornografi itu sendiri masih kurang tajam. Padahal kalau definisinya dipertajam, maka beberapa kontroversi yang selama ini berkembang di masyarakat bisa diminimalisir.

Apakah suatu materi yang berkaitan dengan seksualitas itu menjadi pornografi atau tidak, sangat ditentukan oleh niat dan tujuan dari yang membuat dan mengedarkannya. Kalau sebuah materi yang berkaitan dengan seksualitas tidak dibuat dan diedarkan dengan sengaja untuk membangkitkan hasrat seksual di kalangan anggota masyarakat, maka materi itu tidak bisa disebut sebagai pornografi.

Rumusan pornografi yang lebih tajam juga akan melindungi ruang privat anggota masyarakat. Dan pada gilirannya bisa mencegah ketakutan sebagian orang bahwa undang-undang ini terlalu jauh masuk dan mengatur kehidupan pribadi orang.

Untuk lebih jelasnya, catatan saya terhadap pasal-pasal yang masih belum “pas” saya sertakan langsung di bawah pasal-pasal tersebut. Dan itu berarti bahwa pasal-pasal yang tidak saya beri catatan sudah saya anggap memuaskan.

Upaya yang saya lakukan ini adalah upaya yang seharusnya dilakukan oleh warganegara yang perduli dan bertanggung jawab. Dan adalah juga hak setiap warganegara untuk memperjuangkan aspirasi politik dan ideologinya di dalam setiap undang-undang.

Saya sangat berharap catatan yang saya buat ini juga dibaca oleh para politisi di DPR, terutama mereka yang kebetulan memiliki aspirasi politik dan ideologi yang sama dengan saya dalam mensikapi isyu pornografi dalam kaitan dengan kelangsungan negara ini.

Sikap penolakan terhadap suatu rencana undang-undang tidak bisa dilakukan dengan mutlak-mutlakan atau sikap “pokoke”. Proses pemuatan undang-undang adalah sebuah proses politik yang membutuhkan tawar-menawar dan tukar-pikiran yang cerdas.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Menurut hemat saya hal yang membuat suatu materi menjadi bersifat pornografi ialah bahwa materi itu sengaja dibuat dan sengaja diedarkan ke masyarakat dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual, dan yang pada gilirannya akan mendatangkan keuntungan materi atau keuntungan lain bagi si pembuat dan si pengedar.

Kalau saya mengambil foto cucu saya (umur 2 bulan) dalam keadaan telanjang bulat dengan maksud agar kalau nanti besar kami mempunyai dokumentasi tentang pertumbuhan dirinya, maka foto tersebut tidak bisa dianggap sebagai sebuah materi pornografi, dan saya pun tidak bisa dianggap sebagai membuat sebuah materi pornografi.

Tapi kalau tanpa seizin saya foto itu diperbanyak oleh seseorang dan diedarkan untuk menjadi konsumsi para pedofilia, maka foto itu memang menjadi sebuah materi pornografi, dan orang yang mengedarkannya bisa dianggap sebagai mengedarkan sebuah materi pornografi. Tapi sebagai orang yang membuat foto itu (karena tujuan saya membuatnya hanyalah untuk kepentingan yang berbeda) saya tetap tidsk bisa dianggap sebagai membuat materi pornograi.

Demikian juga–misalnya–kalau saya seorang pelaut (yang selalu harus hidup terpisah dengan isteri saya untuk jangka waktu yang lama) membuat dokumentasi adegan hubungan kelamin saya dengan isteri saya (agar kalau saya rindu padanya ada yang bisa saya pandang-pandang) maka saya tidak bisa dianggap sebagai membuat sebuah materi pornografi. Tapi kalau tanpa seizin saya foto itu diedarkan atau dipublikasikan oleh seseorang (entah apa pun motivasinya) maka foto itu menjadi sebuah materi pornografi. Dan orang yang mengedarkan atau mempublikasikannya bisa dianggap sebagai mengedarkan sebuah materi pornografi. Tapi saya tidak bisa dianggap sebagai membuat sebuah materi pornografi (terlepas dari seberapa “syor”-nya pun adegan hubungan kelamin antara saya dengan isteri saya itu).

Menurut hemat saya definisi pornogafi harus dipertegas dengan memperhitungkan aspek niat atau motivasi. Kalau kita menganggap semua hal yang bisa membangkitkan hasrat sesksual sebagai materi pornografi, maka itu berarti kita masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan pribadi seseorang. Menurut hemat saya sepanjang seseorang itu memakai sebuah materi yang bersifat membangkitkan hasrat seksual untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tidak mengedarkannya ke
masyarakat, maka itu sah-sah saja.

Saya mengusulkan Bab 1 Pasal 1 ini dirumuskan sebagai berikut: Pornografi adalah materi seksualitas yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain, dan yang sengaja diedarkan dalam berbagai bentuk media komunikasi kepada masyarakat, sehingga dapat membangkitkan hasrat seksual bagi anggota msayarakat yang melihat, mendengar, menonton atau membacanya, dan/atau melanggar
nilai-nilai kesusilaan.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Kalau definisinya sudah dirumuskan dengan baik yaitu dengan memperhitungkan aspek tujuan dan niat dari si pembuat dan/atau si pengedar materi yang berkaitan dengan seksualitas tersebut, maka ayat ini boleh-boleh saja.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Kalau definisi pornograi itu jelas dan tajam, maka pasal ini sih boleh-boleh saja. Setiap orang memang harus dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan dsb materi-materi yang berkaitan dengan seksualitas kalau tujuannya adalah sengaja untuk membangkitkan hasrat seksual di kalangan anggota masyarakat. Tapi kalau tujuannya–terutama–dalam memproduksi dan membuat materi-materi yang berkaitan dengan seksualitas itu bukan untuk membangkitkan hasrat seksual di kalangan anggota masyarakat (baca: orang itu membuatnya untuk terapi dirinya sendiri, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan seni, untuk kepentingan ilmu pengetahuan dsb, yah apa salahnya?).

Tapi agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir pasal ini sebaiknya dirumuskan saja sebagai:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan materi-materi yang berkaitan dengan sesuksualitas yang tujuannya adalah sengaja membangkitkan hasrat seksual di kalangan anggota masyarakat, atau pornografi, yang memuat
-persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
-kekerasan seksual;
-masturbasi atau onani;
-ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau
-alat kelamin

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Undang-undang sebenarnya lebih bersifat men-“discourage”. Bukan men-“encourage”. Tanpa harus dinyatakan di dalam undang-udang pun sebuah masyarakat yang baik dan bertanggung-jawab sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Tapi undang-undang di negara ini memang sering memuat hal-hal yang tak perlu dan tak jelas. Ini adalah budaya kita. (Baca: undang-undang kita suka over-acting dan genit). Yah, sudahlah.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Catatan saya sama seperti sebelumnya.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Catatan saya sama seperti sebelumnya.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kuncinya adalah Pasal 1 dan Pasal 4. Dapat atau tidaknya materi yang berkaitan dengan seksualitas itu menjadi pornografi sangatlah tergantung dari aspek maksud dan tujuan pembuatannya dan penyebarluasannya. Kalau materi itu memang sengaja dibuat, diedarkan dsb untuk membangkitkan hasrat seksual di masyarakat, maka materi itu menjadi pornografi. Tapi kalau materi itu dibuat bukan dengan maksud untuk diedarkan dan membangkitkan hasrat seksual anggota masyarakat, maka itu bukanlah pornografi. Tidak semua orang yang membuat dan memproduksi materi yang berkaitan dengan seksualitas bisa dianggap sebagai membuat dan memproduksi ponografi.

Pengertian pornografi itu perlu dirumuskan baik-baik.

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

11 responses to “Beberapa Catatan Terhadap RUU Pornografi

  1. Tidak ada lagi artis lagu dangdut, karena bisa dituduh membangkitkan hasrat seksual, lalu ybs dihakimi (anarkis) pasal 21, ibu-ibu atau perempuan yang cantik atau bapak-bapak atau laki-laki ganteng harus hati-hati, bisa-bisa dituduh membangkitkan birahi, dan akan dihakimi juga, masih pasal 1, …hehehe.

    Apa tidak ada pekerjaan lain yang lebih berguna yang menjadi prioritas kita?, pendidikan dan letak sekolah, letak pasar dan dunia usaha, lalu lintas dan kualitas jalan, lapangan kerja, dan lainlain yang lebih bermanfaat?
    Bagaimana orang papua, bali, menado, batak, jawa, sunda, melayu, semuanya deh suku-suku, apa harus dilarang cantik dan ganteng?!!
    jangan-jangan ini awal perpecahan, sangat berbahaya.

  2. Saya pernah membaca sebuah rubrik konsultasi psikologi di Kompas tentang anjuran seorang psikolog kepada suami-istri yang telah mengalami kejenuhan dalam berhubungan seksual agar menonton blue film secara bersama-sama. Juga anjuran kepada seorang kakek yang sudah bosan hidup untuk menonton tarian telanjang. Mungkin BF dan tarian telanjang pada masa kini harus kita pandang layaknya morfin atau obat psikotropika, dalam dosis dan untuk kapasitas tertentu ia berguna. Morfin dan obat psikotropika menjadi berbahaya kalau ia diumbar kepada siapa saja.

    Saya sangat setuju. Dan itulah yang harus dicakup dalam definisi “pornografi” di RUU Pornografi tersebut. Bukan semua materi yang mengandung muatan seksualitas harus dianggap sebagai “porno”. Porno itu juga tergantung kepada siapa materi tersebut diperlihatkan, dan–ini yang lebih penting lagi–juga sangat tergantung kepada otak yang melihat.

  3. RUU Pornografi? Baru RUU saja saya tidak setuju, apalagi jadi UU. Apa Kata dunia? Apa mau bangsa kita terbelenggu dengan kemunafikan? Saya selaku warga Bali merasa heran dengan ‘manusia-manusia’ munafik yang merancang RUU ini!

    Saya juga adalah orang yang berpendapat bahwa sebuah UU khusus yang mengatur pornografi sebenarnya tidak kita perlukan lagi. Alasan saya sama seperti anda. Kemudian saya juga berpendapat bahwa pengaturan itu sudah ada di dalam UU Hukum Pidana, UU Penyiaran, UU Pokok Pers, UU Pelindungan Anak dsb.

    Tapi suka atau tidak suka saya harus menerima kenyataan bahwa pembuatan sebuah UU adalah suatu tawar-menawar politik dan ideologi. Bahkan urgensi pentingya sebuah UU pun tak lepas dari kepentingan politik dan ideologi. Berbagai elemen dalam sebuah masyarakat dan bangsa akan berupaya untuk memasukkan sebanyak mungkin kepentingan politik dan ideologinya di dalam sebuah undang-undang. Ini berlaku di negara mana saja di dunia ini, dan terhadap undang-undang apa saja.

    Kenyataan menunjukkan bahwa elemen-elemen bangsa dan masyarakat yang menginginkan perlunya kehadiran sebuah UU Pornografi (berdasarkan kepentingan politik dan ideologinya) memang lebih besar daripada yang tidak menginginkan kehadiran UU tersebut.

    Nah, dalam situasi yang demikian, apa yang bisa kita lakukan sebagai elemen bangsa dan masyarakat yang tidak menginginkannya? Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sekeras mungkin agar kepentingan politik dan ideologi kita juga bisa tertampung di dalam undang-undang tersebut. Itu saja. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa kita tidak setuju dengan RUU Pornografi, apalagi tanpa melihat bunyi pasal per pasal.

    Kalau saya membandingkan draft RUU yang terakhir ini dengan yang terdahulu, maka sebenarnya sudah banyak sekali kemajuan. Tapi tentu saja saya masih belum puas, terutama dalam rumusan definisi pornografi itu sendiri. Saya menilai bahwa kalau definisi itu bisa dirumuskan secara lebih baik (baca: tidak main pukul-rata) maka sebenarnya berbagai kekhawatiran terhadap kehadiran undang-undang ini tidak perlu ada.

    Sebagai warganegara saya juga merasa berhak untuk memasukkan kepentingan politik dan ideologi saya di dalam RUU tersebut. Dan itulah yang saya lakukan melalui tulisan di blog ini. Harapan saya mudah-mudahan pikiran saya ini didengar oleh para politisi di DPR sana yang memiliki pandangan politik dan ideologi yang sama dengan saya dalam urusan pornografi.

  4. Saya setuju dengan masukan Anda mengenai definisi ‘pornografi’ yang seharusnya menyertakan elemen ‘bertujuan membangkitkan hasrat seksual’ dan ‘untuk disebarluaskan’.
    Dalam diskusi-diskusi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya juga mengingatkan hal serupa. Tapi mayorias orang rupanya lebih nyaman dengan definisi yang mencakup segala itu.
    Mudah-mudahan saya bisa memasukkan masukan ini ke DPR.

  5. Aku juga heran, otak dan pikiran orang koq dibatasi. Bagiku selama itu masih ada dalam fikiran maka itu merupakan “hak dan kemerdekaan” dia. Merdeka di isi kepala aja dibatasi. RUU yang aneh! RUU koq jadi tuhan.

    Setuju, Pung, koq kesannya “genit” kali, kek nggak punya kerja, jadi kayak orang tolol orang orang pintar di Senayan sana. Kalau dibilang untuk sebuah “kepentingan politik dan ideologi” maka perlu diingatkan, mereka sudah “bermain” di wilayah yang sangat rentan. Sudah semestinya sebuah RUU jika nanti menjadi UU maka dia dapat melingkupi seluruh kepentingan (holistik) di dalam sebuah bangsa.

    Ehmm….T-e-r-l-a-l-u….. ! (Bacanya agak lambat, Pung)

  6. Janpieter Siahaan

    Saya melihat ini sangat bernuansa politiknya Belanda jaman dulu yaitu devide et impera. Taktik ini juga merupakan satu cara untuk mengumpulkan orang-orang yang bisa ditipu dan dieksploitasi cara pandangnya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Menciptakan pengelompokan untuk mempererat identitas sendiri tetapi nuansa dan semangatnya memecah bela jika dilihat dari kaca mata dan semangat nasionalisme.

    Hukum harus dapat mensejahterakan rakyat Indonesia yang beragam ini, bukan menyengsarakan apalagi dengan semangat ketidakadilan dan diskriminasi. Kita tidak setuju dengan Pornografi dan pornoaksi, tetapi kita juga sangat tidak setuju jika hukum dibuat hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang dan menyesangsarakan kelompok lain. Redaksi kalimat yang ragu-ragu sesuai dengan pasal 1 dan 14 UU Pornagrafi dan Pornoaksi ini, akan membawa dampak yang sangat dasyat bagi negara ini. Kita harus hati-hati dengan tujuan atau agenda tersembunyi dari orang-orang yang merasa pintar dalam membuat undang-undang ini. Saya kira mereka harus banyak belajar dan merenung, bagaimana sebaiknya jadi wakil di DPR dan MPR ini sebagai miniatur bangsa, dan bukan wakil kelas dibawah RT sekalipun “tidak layak”.

    Sangat tidak benar atau melawan hukum jika seseorang memaksakan sesuatu kepada orang lain di jaman kemerdekaan saat ini. Jangan menciptakan sesuatu yang “resikonya” saja tidak sebanding dengan keberadaan pencetus undang-undang ini.

  7. Mestinya, media massa lebih kencang dalam mensosialisasikan materi RUU ini, sehingga masyarakat luas bisa me-riview dan mengkritiknya (maksudnya: memperbaiki, menyempurnakan, atau bahkan mengusulkan pembatalan kalau memang sudah tertuang di undang-undang yang lain). Dengan demikian, tujuan utama dari pembuatan UU ini bisa terwujud (apakah dengan menyempurnakannya atau menyempurnakan materi ttg pornografi/aksi di dalam undang-undang yang sudah ada).

    Setuju. Saya juga sering bingung melihat bangsa ini. Acapkali kita bertengkar tentang soal-soal yang informasinya tidak kita kuasai dengan baik.

  8. Kayaknya yang kurang dari negara ini adalah ketegasan penerapan sebuah peraturan (baca : sangsi). Sebuah peraturan, undang-undang dan teman-temannya hanya akan jadi sebuah bacaan wajib hamba hukum tanpa sebuah arti.

  9. Tujuan RUU APP ini sangat tersamar dan berbahaya bagi kelangsungan hidup NKRI karena ini adalah salah satu jalan untuk memaksakan suatu ideologi. Jadi tujuan utamanya yaitu merobah ideologi negara ini, bukan untuk memerangi pornografi. Pornografi cuma sekedar batu loncatan saja. Memang cerdik dan licik mereka itu.

  10. Orang pintar memakan orang bodoh, orang sok pintar atau sok suci dimakan oleh pikirannya sendiri. Kenalilah diri kita, baru mengurusi hal yang lebih besar. Siapa yang menganggap dirinya benar, dialah seorang pembohong besar. Masih banyak urusan negara yang perlu diurus, kog masalah sampah begini diurus.

  11. Apa sebetulnya penyakit paling parah dari bangsa ini? Pornografi atau korupsi? Pornografi merusak akhlak tapi korupsi merusak segala-galanya (termasuk akhlak). Jadi perang melawan korupsi seharusnya didahulukan sebelum kita bicara perang melawan pornografi.

    Ribut-ribut pro dan kontra RUU Pornografi selesai begitu RUU ini disahkan “secara sepihak” oleh DPR. Tanpa mempedulikan berbagai masukan dan keberatan dari banyak elemen masyarakat, kekhawatiran disintegrasi bangsa dan sebagainya.

    http://peduli-indonesia.blogspot.com/2008/11/perang-melawan-pornografi-perang.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s