Tentang Feodalisme dan Sri Sultan HB X

Oleh: Mula Harahap

Direktur Eksekutif CIDES (Center for Information and Development Studies) Syahganda Nainggolan menyatakan deklarasi Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon presiden 2009-2014 dengan mengundang 47 raja lokal se-nusantara dalam acara pertemuan atau “Pisowanan Agung” di Alun-alun Utara, Yogyakarta, Selasa, dapat membangkitkan feodalisme.

“Feodalisme kontra roduktif dengan semangat demokratisasi ke depan,” kata Syahganda di Jakarta, Selasa menanggapi manuver politik Sultan dalam pertemuan besar (pisowanan agung) itu pada Selasa. (Harian KOMPAS, Rabu 29 Oktober 2008)

Kata “feodal” atau “feudal”–yang berkembang di Eropa pada Abad Pertengahan itu–berasal dari kata “fee”, “feu” dan “feud” yang artinya adalah sebidang tanah atau sejumlah ternak yang hak pengelolaannya diberikan kepada seseorang, dan untuk mana orang tersebut memberikan sejumlah uang, sebagian dari hasil tanah atau ternak itu, atau tenaganya, kepada si pemilik. (Biasanya adalah para raja dan bangsawan).

Sistem sewa-menyewa itu boleh jadi memang menimbulkan sikap hormat, patuh dan takut yang berlebihan pada diri si penyewa sehingga menjadi sebuah nilai yang kita sebut sebagai feodalisme.

Tapi ketika seorang raja sudah tidak punya banyak tanah (sebagian dari tanah itu bahkan sudah disumbangkannya kepada republik untuk mendirikan sebuah universitas besar) dan raja itu tidak lagi hidup dari menarik uang sewa dari para penggarap tanahnya yang notabene adalah orang-orang kecil, bagaimana mungkin raja itu bisa dikatakan feodal atau membangkitkan feodalisme?

Kalau pun ada orang kecil yang masih “munduk-munduk” dan “ngesot- ngesot” kepada raja itu, maka itu hanyalah tinggal sebuah sikap yang berkaitan dengan urusan emosional dan spiritual. Atau, itu hanyalah sebuah tatakrama yang dilakukan secara sukarela dan senang hati.

Sekarang “tanah” atau “ternak” itu adalah lembaga komersil atau non-komersil (termasuk partai politik) dimana kita kaum kelas menengah ini mencari sesuap nasi. “Tanah” atau “ternak” itu bisa berupa stasiun televisi, bank, perkebunan kelapa sawit, tambang batubara dsb. Dan para pemilik “tanah” atau “ternak” itu bisa saudagar, politisi atau bahkan direktur lembaga donor asing.

Dengan berbagai manifestasi kitalah yang sekarang “munduk-munduk” dan “ngesot-ngesot” agar tetap bertahan dalam kedudukan kita sekarang sebagai direktur, dirjen, anggota legislatif dsb.

Kalau feodalisme adalah sikap hormat, patuh dan takut yang berlebihan disebabkan oleh ikatan dan kepentingan materi, maka kitalah sebenarnya yang lebih terikat kepada feodalisme daripada
sultan dan para kawula dari Ngajogjakarta Hadiningrat itu [.]

5 responses to “Tentang Feodalisme dan Sri Sultan HB X

  1. Feodalisme modern ini pernah saya alami sekitar 5 tahun lalu jauh sebelum saya kerja di Bali. Pada saat itu saya masih muda sekali, masih umur 24-25 dan bekerja di bidang pengeboran minyak in-shore sebagai purchasing. Pada saat itu saya diajarkan hal-hal yang kurang baik oleh manager saya yaitu menerima suap. Manager saya bilang kita kan swasta dan its ok untuk terima suap selama harga mereka masih di bawah harga pasar, dan setahu saya manager saya juga korupsi dalam jumlah yang jauh lebih besar dan saya akhirnya ikut arus. Sesudah menerima suap tersebut, apalagi dari supplier yangg kita sering beli (langganan) mereka (entah asalnya darimana) semacam punya kekuatan atau kekuasaan untuk mendikte dan meremehkan kami agar tetap beli sama mereka (dalam hati sepertinya mereka bilang, “Kan loe dah terima duit gw jadi skrg utamakan gw dong….”) dan ini berlangsung jauh lebih sering dan jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan jumlah suap yg mereka kasih (paling disuap sekali disuruh belinya 10 kali), sehingga dalam diri saya ada perasaan tertekan dan terkukung dalam setiap proses tender. Dan sesudah baca tulisan Amang, menurut saya inilah salah satu bentuk nyata feodalisme modern jaman sekarang.

    Tapi sekarang saya sudah insyaf terima suap, Amang, saya tidak mau lagi diinjak-injak, didikte, dan diremehkan supplier dan sekarang saya bekerja dalam kebebasan untuk menentukan siapa pun untuk jadi pemenang tender tanpa ada beban dan tekanan🙂

  2. Janpieter Siahaan

    Mungkin negara kita susah maju karena kita lama dijajah Belanda yang negara monarki itu. Akibatnya sifat-sifat feodal yang sekarang masih banyak dinikmati beberapa petinggi kita yang lebih senang dilayani dibanding melayani. Ini filosofi yang bertentangan dengan hakekat kehidupan Tuhan Yesus, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Kita berharap, pemimpin kita atau kita semua mencontoh kehidupan Tuhan Yesus sehingga dunia ini akan damai sejahtera.

  3. Bambang Ary Wibowo

    Bicara feodalisme dalam arti manapun, saya sudah mengalami. Dilahirkan di lingkungan “feodalisme” Jawa yang penuh tata krama dans sebagainya. Namun menyikapi “Pisowanan Agung” tersebut dengan mengundang 47 raja (walaupun gagal), justru di mata saya apa yang dilakukan Sultan HB X merupakan bentuk neo-feodalisme .

    Butuh dukungan 47 rajaraja hanya untuk sebuah deklarasi. Sementara pemahaman Pisowanan Agung adalah rakyat menghadap rajanya untuk “sowan” (datang). Jika raja dengan pakaian kebesaran tentu maknanya menjadi “menyerah” dan mengakui dan tunduk. Apakah ini bukan sebuah neo-feodalisme baru.

  4. Begitulah Raja tak bersinggasana (dalam arti kata luas). Btw, siapa masih ingat peristiwa Sum Kuning ?

  5. Ya, kalau kita sepakat menuju ke demokrasi, tentunya kita harus menghilangkan segala sesuatu yang feodalistis tentunya. Repotnya juga tidak mudah merubah cara dan pandangan hidup yang sudah dianut berabad abad. Raja-raja Jawa mewariskan budaya ini, mungkin malah masyarakat Batak yang yang tidak terlalu begitu (karena semua raja, jadi malah kekurangan rakyat).

    Bisa enggak ya ? Contoh kecilnya, saya pernah sepesawat dengan Menhan Singapura dalam suatu penerbangan biasa. Sesampai di Singapura (kita turun bersama), tak ada seorangpun pejabat bawahan yang mangayu-bagya menyambut beliau. Beliau melenggang dengan santai, panggil taksi terus jalan.

    Coba bandingkan di budaya kita. Seorang direktur di departemen pemerintah saja jika bepergian ke suatu tempat yang menjemput bisa sekantor. Suatu cerminan sikap bangsa feodal, kan ? Tapi siapa tau lama lama bisa berubah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s