DPT, Elit Politik dan “Democrazy” Kita

Oleh: Mula Harahap

Saya bukan pengagum SBY. Tapi saya tidak suka kalau demi untuk meraih keuntungan politik, para elit yang menjadi lawan SBY mengangkat isyu atau argumen yang tidak masuk di akal. Cara-cara seperti itu hanya akan membawa negeri ini dalam kekacauan yang berkepanjangan.

Banyak tulisan yang memperlihatkan apa yang menyebabkan DPT itu menjadi kisruh. (Antara lain tulisan seorang wartawan Jawa Pos dan Kompas). Dan dari sana kita bisa melihat bahwa semua ikut bertanggung jawab atas kesalahan tersebut:

DPR yang membuat UU Pemilu dan mengharuskan agar data pemilih diambil dari Data Kependudukan. DPR yang bekerja terlalu “lelet” dalam menetapkan anggaran sehingga pembentukan tenaga pemutakhiran data di tingkat RT/RW menjadi terlambat. KPU (yang personilnya merupakan pilihan DPR) yang tidak peka terhadap persoalan. Presiden yang–disebabkan oleh kisruhnya DPT–tidak berani untuk menunda pemilu. Partai-partai yang tidak mengingatkan konstituennya agar mengoreksi DPT (yang tanpa mengalami perbaikan langsung menjadi DPS) dan ditempel di kelurahan. LSM yang juga tidak pernah mengingatkan DPR, Pemerintah, KPU dan Partai-partai tentang masalah ketika data kependudukan itu dipakai sebagai basis DPS/DPT. Rakyat yang sejak jauh-jauh hari tidak perduli dan tidak mau tahu tentang DPS, dsb, dsb.

Presiden SBY memang adalah penanggung jawab pemerintahan. Tapi perlu kita ingat bahwa dia bukanlah presiden yang bisa melakukan segala-galanya. Dia dibantu oleh sebuah kabinet yang notabene dipenuhi dengan para pimpinan partai politik yang sekarang ikut-ikutan meributkan DPT tersebut. Di sana ada Jusuf Kalla (Golkar), ada Hatta Rajasa dan Bambang Sudibyo (PAN), ada Suryadharma Ali (PPP), ada MS
Kaban (PBB), ada Adhiyaksa Daud dan Anton Apriantono (PKS) dsb. Kalau kekisruhan DPT itu adalah permainan SBY/Partai Demokrat, mengapa mereka selama ini diam saja? Apakah mereka memang orang-orang bodoh?

Juga jangan kita lupa bahwa gubernur, bupati dan walikota yang merupakan sumber dan orang yang paling bertanggung-jawab atas data kependudukan itu bukanlah orang-orang SBY/Partai Demokrat. Mereka adalah orang-orang yang dijagokan oleh berbagai partai politik, dan yang masih tetap mengabdi bagi kepentingan partainya masing-masing. Kalau kekisruhan DPT itu adalah permainan SBY/Partai Demokrat, mengapa mereka selama ini diam saja? Apakah mereka memang orang-orang bodoh?

Para aktivis LSM yang pro-demokrasi itu pun sama saja. Selama ini mereka tak pernah meributkan soal DPT yang diambil dari data kependudukan itu karena mereka sibuk menjadi partisan politik dan mencalonkan diri di berbagai partai. Tapi setelah tidak terpilih, mereka kembali memakai baju LSM-nya dan dengan tanpa risih rame-rame mencerca serta menyalahkan Presiden.

Atas dasar pemikiran seperti tersebut di atas maka saya berani mengatakan bahwa para tokoh partai dan elit politik yang mencela pemilu legislatif dan berfoto bareng-bareng di sebuah rumah di Jalan Teuku Umar itu sebagai kekanak-kanakan. (Sekali lagi: kekanak-kanakan). Dan yang demi kepentingan politiknya sendiri tak perduli kalau negara dan bangsa ini sampai terseret dalam situasi kisruh yang berkepanjangan.

Kejengkelan dan kemuakan melihat elit politik yang kekanak-kanakan itu jugalah yang membuat saya tiba pada keputusan untuk tidak mencontreng pada pemilu tanggal 9 April 2009 lalu. Halah!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s