Prita, Hukum yang Aneh, dan Negara Kapitalis-Sadis

Oleh: Mula Harahap

Inilah bunyi Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipakai untuk mempidanakan Prita Mulyanasari:

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Penjelasan atas Pasal 27

Cukup jelas

Kalau kita membaca pasal ini dengan seksama maka yang hendak dijaganya adalah kemungkinan sebuah Informasi Elektronik ditransmisikan oleh seorang yang tidak berhak sehingga bisa mengakibatkan terhinanya “seseorang” atau tercemarnya nama baik “seseorang”. (Saya sengaja memberi tambahan kata seseorang karena UU hanya menyebut: nama baik. Entah nama baik apa dan siapa kita tak mengerti).

Prita tidak menyebarkan sebuah dokumen yang menjadi hak orang lain. Dia menyebarkan dokumennya sendiri (lebih tepatnya, tulisannya sendiri) tentang kesannya terhadap pelayanan RS Omni Alam Sutra. Karena itu saya sungguh tak mengerti, apa kesalahan Prita? Bahwa gara-gara suratnya itu RS Omni Alam Sutra
jadi merasa bahwa nama baiknya tercemar, itu adalah urusan lain, dan yang tidak diatur di dalam Pasal 27 tersebut.

Kemudian, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, yang lebih mencengangkan lagi ialah perkataan “penghinaan” dan “pencemaran” nama baik itu sendiri. Pasal 27 (dan penjelasannya) tidak memerinci nama baik apa dan siapa yang tercemar itu.

Kalau nama baik yang hendak dilindungi itu adalah nama baik seseorang (sesuatu yang kerugiannya tak bisa diukur secara materi) maka saya masih bisa menerima kalau ancaman hukumannya adalah pidana kurungan dan denda. Tapi, tentu saja, UU yang harus dipakai bukanlah UU No. 11 Tahun 2009. Boleh jadi yang dipakai adalah
UU KUHP.

Tapi kalau yang hendak dilindungi itu adalah nama baik sebuah perusahaan (yang tidak punya pikiran dan perasaan, dan yang kerugiannya bisa diukur secara materi) maka saya sungguh tidak bisa menerima kalau ancaman hukumannya adalah pidana kurungan dan denda. Apalagi kalau ancamannya adalah pidana kurungan 5 atau 6 tahun. Alangkah hebatnya perusahaan itu. Presiden saja, sebagai manusia, kalau dihina maka ancaman hukumannya adalah 5 tahun kurungan. Sebaiknya ganjaran atas pencemaran nama baik perusahaan dilakukan dalam bentuk gugatan ganti rugi yang dimanifestasikan dalam rupiah.

Oleh karena itu saya lebih setuju kalau hukuman terhadap pencemaran nama baik perusahaan diatur dalam Hukum Perdata. Lagipula, saya pikir, bahwa kalau yang tercemar itu adalah nama baik perusahaan, maka hal itu samasekali tidak mengganggu tatanan masyarakat (falsafah hukum pidana). Yang terganggu hanyalah
perusahaan itu sendiri.

Saya rasa dalam memakai istilah “nama baik” itu juga ekstra kehati-hatian. Kalau kata “penghinaan” itu masih bisa dipahami. Ada martabat manusia yang ukurannya berlaku secara universal. Tapi nama baik? Dan yang lebih cilaka lagi ialah kalau “nama baik” itu dikaitkan dengan perusahaan. (Entah bagaimana pula caranya
mengukur keterhinaan dan ketercemaran nama baik sebuah perusahaan).

Adalah suatu hal yang sangat lucu kalau sebuah perusahaan atau korporasi mendapat perlakuan yang sama seperti manusia, berhak merasa tersinggung, dan berhak pula mempidanakan manusia, kalau dia (perusahaan itu) merasa dirinya terhina atau nama baiknya tercemar.

Saya rasa hanya di negara kapitalis-sadis yang bernama Indonesia ini sajalah ada korporasi (baca: bukan manusia dan bukan warganegara) yang bisa merasa terhina dan merasa nama baiknya tercemar, lalu membuat pengaduan kepada polisi agar mempidanakan manusia (baca: warganegara) yang disangkanya menghina dan
mencemarkan nama baiknya itu [.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s