Surat Prita Mulyasari dan Hak atas Kebebasan Mengutarakan Pendapat

Oleh: Mula Harahap

Saya sudah membaca e-mail Prita Mulyasari yang menyebabkan dirinya dipidana oleh RS Omni Alam Sutera itu. Dan inilah komentar saya terhadap e-mail dan kasus tersebut:

Bila surat seperti ini dipublikasikan di media massa (koran atau majalah) biasanya fihak R.S. Omni akan diberi hak untuk memberi tanggapan dan persoalan dianggap selesai. Tapi belakangan ini memang telah muncul “terobosan hukum” baru yang dimulai oleh perusahaan pengembang PT Duta Pertiwi di Jakarta. Perusahaan tersebut berhasil mempidanakan 3 warganegara yang menulis keluhan tentang pelayanan perusahaan tersebut dalam bentuk Surat Pembaca di beberapa suratkabar ibukota.

Menurut hemat saya tidak ada dasar bagi polisi dan jaksa untuk mempidanakan Prita berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008. Prita tidak menyebarluaskan informasi elektronik milik orang lain. Dia membuat informasi elektronik (e-mail) miliknya sendiri. Berdasarkan UU tersebut yang harus dipidanakan sebenarnya adalah mereka yang
menyebarluaskan informasi elektronik Prita dan membuat nama baik RS Omni tercemar (atau semakin tercemar).

Saya sungguh tidak mengerti mengapa sebuah korporasi (yang notabene bukan manusia, dan bukan pula warganegara) bisa mempidanakan seorang manusia dan yang juga adalah warganegara? Kalau sebuah
korporasi merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya maka seyogianya dia hanya boleh melakukan gugatan perdata kepada manusia yang telah menghina atau mencemarkan nama baiknya itu.

Berdasarkan kasus PT Duta Pertiwi dan RS Omni AlamSutra, saya rasa negara perlu meninjau kembali hak istimewa yang dimiliki oleh korporasi ini, yaitu mempidanakan seorang manusia.

Preseden yang telah dilakukan oleh perusahaan pengembang dan RS Omni tersebut adalah sungguh berbahaya. Mereka akan membuat orang takut untuk mengeluhkan pelayanan yang mereka berikan. Padahal, kita tahu benar, betapa sewenang-wenangnya dan buruknya perlakukan yang diberikan oleh banyak korporasi
terhadap masyarakat pelanggannya. Tanpa adanya keluhan di media massa (yang bisa membentuk opini publik dan menjadi pressure) mereka akan semakin bertindak semaunya.

Bagi saya dua kasus tersebut di atas adalah sebuah ironi. Di saat pemerintah cenderung semakin toleran terhadap protes publik, maka korporasi (baca: bisnis swasta) justeru semakin represif. Ini adalah sebuah gejala yang sangat tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di negara ini. Karena itu sebagai unsur civil society saya mau berkata: Lawan!

2 responses to “Surat Prita Mulyasari dan Hak atas Kebebasan Mengutarakan Pendapat

  1. Breaking News!

    Tanggapan Kejati Banten atas pemeriksaan Jaksa yang menuntut Prita: “Kita tidak berbicara siapa yang akan kemudian bertanggung jawab terhadap pembuatan (BAP), yang penting, tapi siapa yang harus bertanggung jawab mereka yang melakukan tindakan pidana (Prita). Saya berikan apresiasi kepada jaksa tersebut”

  2. Hasil Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Manajemen RS Omni:

    1. Komisi IX tidak puas dengan jawaban dari pihak RS Omni
    2. Mengusulkan pencabutan izin operasional RS Omni
    3. Mencabut tuntuttan RS Omni kepada Prita Mulyasari
    4. RS Omni harus minta maaf secara terbuka kepada Prita Mulyasari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s