Sistem Ekonomi Neo-Liberal, Kerakyatan dan “Hantu-Blau” Lainnya Itu

Oleh: Mula Harahap

Saya tidak mendukung atau menentang konsep ekonomi neo-liberal, kerakyatan dsb. Saya tidak paham akan konsep-konsep itu. Yang saya tentang adalah kebiasaan para elit Indonesia yang kalau ngomong suka seperti bebek (ikut-ikutan) dan tanpa berpikir panjang.

Kita andaikanlah Boediono itu, ketika menjabat sebagai Menkeu, Menko Ekuin atau Gubernur BI memang seorang penganut paham neo-liberal. Lalu politisi “pukimbek” yang duduk di DPR itu apa fungsinya? Kalau mereka memang memahami UUD 1945, dan juga memahami bahaya konsep ekonomi neo-liberal, ya bertindaklah. Sistem ketata-negaraan kita sekarang tokh memberikan kedudukan yang sedemikian kuat kepada DPR. Apa saja yang hendak dilakukan Pemerintah–buang air kecil sekali pun–harus seizin DPR. Lalu mengapa mereka selama ini diam saja?

Hal lain yang saya tentang ialah kebiasaan kita orang Indonesia yang suka bicara di tataran gagasan (dan itu pun tak jelas). Kita selalu berpikir kalau konsep atau gagasan itu diomongkan, selesailah persoalan. Kita tinggal ongkang-ongkang kaki. Karena itulah saya katakan, bahwa mau neo-liberal, kerakyatan atau “hantu blau”, itu bukan persoalan. Yang penting adalah hasil akhirnya, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Cina adalah negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, tapi yang berhasil mensejahterakan rakyatnya ketika menerapkan ekonomi liberal (atau neo-liberal, terserah). Sebaliknya, Indonesia, negara yang dibentuk dengan azas kekeluargaan ini, pernah mencoba menerapkan ekonomi kerakyatan. Tapi rakyat justeru menjadi tambah sengsara. Demikan juga, ketika dicoba menerapkan ekonomi liberal, keadilan dan kesejahteraan tak kunjung datang. Karena itu tampaknya persoalan bukan pada tataran konsep, tapi pada tataran pelaksanaan.

Konsep ekonomi itu tidak bekerja di ruang vakum. Dia berinteraksi dengan politik, sosial,kebudayan, pertahanan dsb. Jadi saya tidak percaya bahwa sebuah konsep bisa diterapkan sepenuhnya di sebuah negara. Selalu ada tawar-menawar. Karena itu tidak ada ekonomi neo-liberal, ekonomi kerakyatan dan ekonomi “hantu blau” lainnya yang murni. Semua itu sangat tergantung pada itikad baik dan kecerdasan para pembuat kebijakan politik ekonomi di sebuah negara, dan penerapan undang-undang dan peraturan lainnya secara konsekwen.

Salah satu contoh bagaimana “memble”-nya para politisi itu bisa kita lihat dalam masalah pertanian. Kalau harga gabah turun, apakah para anggota DPR (terutama dari Golkar dan PDIP) yang mewakili daerah penghasil beras di Pantai Utara Jawa Barat atau Sulawesi Selatan pernah ribut? Tidak pernah! Kalau pemerintah (dengan tujuan yang tak jelas kecuali mendapatkan komisi) memutuskan mengimpor beras, apakah anggota DPR itu pernah ribut? Tidak pernah!

Hal yang sama juga berlaku di daerah-daerah penghasil gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apa kerja politisi PDIP dan PKB kalau harga beli tebu giling rendah? Tidak ada. Demikian juga dengan politisi Golkar di daerah penghasil kelapa sawit di Riau dan Sumatera Utara. Semua hanya omong kosong.

Saya tidak memiliki kepentingan apa pun dalam pemilu presiden ini. Saya juga tidak memihak kepada siapa pun. Saya hanya ingin agar kalau berbicara para pemimpin kita yang “pukimbek” itu bisa lebih cerdas sedikit. Rakyat ini bukanlah orang “bodok-bodok” [.]

One response to “Sistem Ekonomi Neo-Liberal, Kerakyatan dan “Hantu-Blau” Lainnya Itu

  1. Saya juga termasuk yang paling ‘sumpek’ mendengar dan membaca semua itu pak. Semua sebutan ekonomi itu, apapun namanya, saya tidak percaya serta merta dapat mensejahterakan rakyat negeri ini, tanpa kerja keras dan niat baik dari para penguasa untuk menjadi pelayan rakyatnya, yang nota bene mereka telah digaji oleh rakyat melalui pajak yang makin ‘mencekik’ rakyat kecil setiap tahunnya.

    Kemarin saudara saya yang mencari nafkah dengan mencuci mobil angkot di depan rumahnya di Bekasi, mengeluh kepada saya. Katanya dia didatangani oleh petugas yang mengatakan bahwa kegiatannya itu harus punya ijin usaha yang namanya SIUP,TDP dan SITU. Katanya biaya mengurusnya sampai jutaan. Boro-boro punya uang jutaan, untuk menutupi biaya sekolah anaknya setiap bulanpun dia sudah ngosngosan. Saya sedih dan ‘gemas’ mendengarnya. Tidak bisakah ijin-ijin itu diberikan gratis, khususnya kepada usaha-usaha kecil seperti di atas? Tidak bisakah pelayan masyarakat itu membuat peraturan subsidi silang dari usaha yang besar kepada usaha yang kecil ? Adakah diantara para capres itu yang berani membuat keputusan yang memihak kepada rakyat kecil seperti itu? Saya tidak tahu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s