Category Archives: Politik

Anggaran Belanja Negara, Daya Stimulusnya dan Pemerataan serta Keadilan bagi Rakyat

Oleh: Mula Harahap

Bahwa belanja pemerintah melalui APBN bisa menjadi stimulus bagi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi negara, itu saya setuju. Dengan kata lain, uang yang dibayarkan Pemerintah kepada seorang kontraktor gedung sekolah, akan dipakai oleh kontraktor itu untuk membayar tukangnya, dan uang yang diperoleh tukang itu akan dipakainya untuk membayar baju seragam anaknya kepada seorang pedagang di pasar, dan uang yang diperoleh pedagang di pasar itu akan dipakainya untuk mencicil pembelian rumahnya kepada seorang pengembang, dan uang yang diperoleh pengembang itu akan dipakainya untuk makan ayam goreng, dst. dst.

Tapi saya pikir daya stimulus itu baru bisa berjalan dengan baik kalau dalam pembangunan ada asas keadilan dan pemerataan. Kalau kontraktor yang membangun gedung sekolah itu hanya terpusat di satu atau sedikit kelompok konglomerasi (misalnya hanya Keluarga Bakrie, Keluarga Eka Cipta Wijaya, Keluarga James Ryadi
dsb) dan toko baju seragam dan warung ayam goreng itu juga hanya terpusat di satu atau sedikit konglomerasi (atau yang lebih parah lagi, konglomerasi yang sama dengan yang membangun gedung sekolah itu), maka uang itu hanya menggumpal di sedikit tempat, tidak mengalir kemana-mana, dan–ibarat oli–tidak memutar seluruh sistem.

Continue reading

Advertisements

Anas itu, Esbeye banget….!

Oleh: Mula Harahap

Idealnya sebuah partai politik dibentuk karena tujuan ideologis. Dengan kata lain, karena saya memiliki pandangan tertentu tentang cara bagaimana negara ini diselenggarakan, maka saya menggabungkan diri dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama dengan saya. Melalui penggabungan tersebut maka kami berharap akan bisa memperoleh legitimasi yang demokratis untuk berkuasa (atau ikut berkuasa) dalam penyelenggaraan negara. Dan legitimasi kekuasaan tersebut tentu saja kami (partai) peroleh dari kawan-kawan yang memiliki pandangan yang sama dengan kami, dan yang memberikan suaranya kepada kami dalam pemilihan umum.

Hakekat partai seperti tersebut di atas seyogianya berlaku di semua negara demokratis; di AS, Jepang, Rusia dan Indonesia. Tapi setelah Reformasi, dan setelah Indonesia memilih bentuk perpolitikan yang demokratis, saya justeru melihat banyak partai yang tak jelas ideologinya. atau terkesan hanya sebagai kumpulan orang-orang yang ingin berkuasa tanpa perduli bagaimana sebenarnya negara ini harus diselenggarakan.
Continue reading

Intelijen, Orang-orang Binaan dan Drakula

Oleh: Mula Harahap

Ketika Suharto berkuasa intelijen memelihara sejumlah orang binaan untuk menjadi informan atau agen pembusukan, yang ditanamkan ke dalam organisasi sosial atau politik yang dianggapnya memiliki potensi untuk mengganggu kekuasaannnya. Ada orang binaan di partai politik, organisasi agama, organisasi buruh, organisasi
mahasiswa, organisasi wartawan, dsb.

Semua informan atau agen pembusukan itu, dengan didukung oleh sebuah angkatan bersenjata yang berdisplin dan patuh, bekerja untuk melayani Sang Maestro Suharto dalam melanggengkan sebuah pemerintahan yang represif dan otoriter.

Tapi ketika Suharto terjungkal dari kekuasaannya maka jaringan kerja yang terkoordinasi baik antara angkatan bersenjata, intelijen dan orang binaan itu menjadi berantakan. Tiba-tiba muncullah faksi-faksi dalam angkatan bersenjata yang saling bersaing dalam memperebutkan kekuasaan dengan memanfaatkan orang-orang binaan (yang tadinya melayani kepentingan Suharto) untuk kepentingan faksi-faksi itu (atau lebih tepatnya: boss dari faksi-faksi itu).

Continue reading

Saya Memberi Nilai Sembilan untuk Pernyataan Presiden SBY

Oleh: Mula Harahap

Kalau Presiden SBY, yang selama ini terkenal santun dan sangat berhati-hati dalam berbicara, sampai mengeluarkan kata-kata seperti dalam pernyataannya Jumat, 17 Juli 2009 yang lalu, maka hal itu tentu sudah diperhitungkannya benar. Kita bahkan bisa melihat bahwa pernyataan itu diucapkan berdasarkan sebuah teks tertulis. Oleh karena itu pernyataan tersebut boleh dikatakan “hati-hati bin hati-hati” atau “he mean it”.

Saya tidak melihat bahwa ada yang berlebihan dalam pernyataan Presiden SBY. Bahkan menurut hemat saya memang begitulah seyogianya pernyataan seorang presiden di sebuah negara yang demokratis.

1. Secara Eksplisit Pernyataan Itu Tidak Mengait-ngaitkan Hasil Pemilu:

Saya sudah melihat rekaman video pernyataan tersebut di youtube, dan melihat intonasi serta ekspresi wajah Presiden SBY. Saya juga sudah membaca transkripsi pernyataan itu–yang tersedia di banyak situs internet–dua atau tiga kali.
Continue reading

Bagaimana Saya (Seorang Pemilih JK) Melihat JK Setelah Pemilu Presiden/Wakil Presiden

Oleh: Mula Harahap

Ketika melalui media massa saya membaca gelagat bahwa JK tidak diajak lagi oleh SBY sebagai calon wapres-nya dalam pemilu 2009-2014 maka saya adalah orang yang berpendapat bahwa sebaiknya dia diam saja sampai masa jabatannya sebagai wakil presiden berakhir, untuk kemudian memposisikan diri sebagai guru bangsa.

Oleh karena itu, ketika JK kemudian (dalam satu proses yang sangat cepat) memutuskan untuk juga maju sebagai calon presiden dan bersaing dengan SBY, maka saya menganggapnya konyol. Bagaimana pun dia tidak akan mungkin mengalahkan popularitas SBY. “Kayaknya ini bukan lagi kalkulasi politik, tapi sudah urusan darah orang Bugis,” kata saya dalam hati. Dan saya sudah membayangkan bahwa seusai Pemilu JK akan habis dan hancur.
Continue reading

Berandai-andai Tentang Pemilu Presiden

Oleh: Mula Harahap

Pasca kemenangan Demokrat ini, perpolitikan Indonesia menjelang pemilu presiden menjadi menarik untuk diamati:

Demokrat yang memperoleh 20% suara pemilih itu tidak membutuhkan lagi koalisi dengan partai mana pun kalau hanya untuk meloloskan calon presidennya yaitu SBY. Partai itu hanya membutuhkan koalisi untuk mengamankan politik Presiden (dalam hal ini SBY) di DPR selama 5 tahun ke depan.

Dan dengan popularitas yang sedemikian tinggi yang diperoleh SBY maka Demokrat menjadi lebih bebas dalam mencari calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan SBY. Mereka sedang berada di atas angin. Partai-partai lainlah yang akan merapat ke mereka. Demokrat tidak lagi membutuhkan figur calon wakil presiden yang bisa menjadi “vote getter”.

Belajar dari pengalaman 5 tahun ini, dan dalam posisi partai yang sedang berada di atas angin, maka calon wakil presiden yang diperlukan Demokrat adalah sebuah figur yang dalam 5 tahun ke depan tidak akan merepotkan posisi SBY.
Continue reading

DPT, Elit Politik dan “Democrazy” Kita

Oleh: Mula Harahap

Saya bukan pengagum SBY. Tapi saya tidak suka kalau demi untuk meraih keuntungan politik, para elit yang menjadi lawan SBY mengangkat isyu atau argumen yang tidak masuk di akal. Cara-cara seperti itu hanya akan membawa negeri ini dalam kekacauan yang berkepanjangan.

Banyak tulisan yang memperlihatkan apa yang menyebabkan DPT itu menjadi kisruh. (Antara lain tulisan seorang wartawan Jawa Pos dan Kompas). Dan dari sana kita bisa melihat bahwa semua ikut bertanggung jawab atas kesalahan tersebut:

DPR yang membuat UU Pemilu dan mengharuskan agar data pemilih diambil dari Data Kependudukan. DPR yang bekerja terlalu “lelet” dalam menetapkan anggaran sehingga pembentukan tenaga pemutakhiran data di tingkat RT/RW menjadi terlambat. KPU (yang personilnya merupakan pilihan DPR) yang tidak peka terhadap persoalan. Presiden yang–disebabkan oleh kisruhnya DPT–tidak berani untuk menunda pemilu. Partai-partai yang tidak mengingatkan konstituennya agar mengoreksi DPT (yang tanpa mengalami perbaikan langsung menjadi DPS) dan ditempel di kelurahan. LSM yang juga tidak pernah mengingatkan DPR, Pemerintah, KPU dan Partai-partai tentang masalah ketika data kependudukan itu dipakai sebagai basis DPS/DPT. Rakyat yang sejak jauh-jauh hari tidak perduli dan tidak mau tahu tentang DPS, dsb, dsb.
Continue reading