Oleh: Mula Harahap
Bahwa belanja pemerintah melalui APBN bisa menjadi stimulus bagi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi negara, itu saya setuju. Dengan kata lain, uang yang dibayarkan Pemerintah kepada seorang kontraktor gedung sekolah, akan dipakai oleh kontraktor itu untuk membayar tukangnya, dan uang yang diperoleh tukang itu akan dipakainya untuk membayar baju seragam anaknya kepada seorang pedagang di pasar, dan uang yang diperoleh pedagang di pasar itu akan dipakainya untuk mencicil pembelian rumahnya kepada seorang pengembang, dan uang yang diperoleh pengembang itu akan dipakainya untuk makan ayam goreng, dst. dst.
Tapi saya pikir daya stimulus itu baru bisa berjalan dengan baik kalau dalam pembangunan ada asas keadilan dan pemerataan. Kalau kontraktor yang membangun gedung sekolah itu hanya terpusat di satu atau sedikit kelompok konglomerasi (misalnya hanya Keluarga Bakrie, Keluarga Eka Cipta Wijaya, Keluarga James Ryadi
dsb) dan toko baju seragam dan warung ayam goreng itu juga hanya terpusat di satu atau sedikit konglomerasi (atau yang lebih parah lagi, konglomerasi yang sama dengan yang membangun gedung sekolah itu), maka uang itu hanya menggumpal di sedikit tempat, tidak mengalir kemana-mana, dan–ibarat oli–tidak memutar seluruh sistem.